Duh, Sudah Triwulan III, Realisasi PAD Sejumlah SOPD Masih Minim

oleh
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah Kapuas Triwulan III tahun 2017

KUALA KAPUAS – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp95 miliar lebih. Hingga triwulan ke III, baru terealisasi sebesar Rp63,9 miliar lebih. Penerimaan pendapatan asli daerah tersebut didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan data Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kapuas, setidaknya ada beberapa Satuan Organisasi perangkat Daerah (SOPD) yang realisasi penerimaan PAD-nya masih dibawah 50 persen.

Padahal seharusnya pada triwulan ke III, penerimaan PAD di masing-masing SOPD telah terealisasi sebanyak 60 sampai 75 persen. Adapun SPOD yang terealisasi penerimaan PAD-nya masih dibawah 50 persen yakni Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal PTSP dan Dinas Pertanian.

Sedangkan SOPD kecamatan yang realisasi PAD-nya masih dibawah 50 persen yakni Kecamatan Selat, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Timpah, Kecamatan Pasak Talawang dan Kecamatan Mandau Talawang.

“Untuk triwulan tiga paling tidak, realisasi penerimaan PAD masing-masing SOPD sudah mencapai 60 sampai 75 persen, tapi kenyataannya masih ada yang dibawah 50 persen. Jadi, ini perlu ditingkatkan lagi,” kata Kepala BPRD Kapuas, Andres Nuah usai Rakor dan Evaluasi Pendapatan Daerah triwulan III tahun 2017.

Ia pun menjelaskan bahwa BPPRD telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan PAD, seperti melaksanakan penyuluhan tentang pajak di kecamatan dan beberapa perusahaan Perusahaan Besar Swasta (PBS).

Kemudian melaksaanakan pendataan objek pajak dan pemuktahiran ZNT Pajak Bumi dan Bangunan, melaksanakan kegiatan hemput bola pembayaran PBB-P2 di wilayah Kecamatan Selat menggunakan mobil pelayanan pajak serta pemasangan papan pemberitahuan sudah melunasi pajak atau belum di lokasi objek pajak sarang burung wallet. (irs)