Dua Hutan Desa di Kalbar Terima SK Pengelolaan Hutan Dari Presiden

oleh
Presiden Joko Widodo berfoto bersama setelah memberikan SK hutan desa bagi 2 desa di Kubu Raya dan Sekadau bersama daerah lain di Indonesia

KUBU RAYA – Presiden Joko Widodo menyerahkan dua SK Hak Pengelolaan Hutan Desa pada perwakilan dua Ketua LPHD Desa Batu Ampar dan Desa Tanjung Harapan, Kabupaten Kubu Raya, di Istana Negara, Rabu (25/10/17).

Pemberian SK itu dilakukan saat acara Konferensi Tenurial Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan yang mengangkat tema “Mewujudkan hak-hak rakyat reformasi penguasaan tanah dan pengelolaan hutan”.

Direktur Sampan Kalimantan, Dede Purwansyah yang ikut mendampingi perwakilan desa dalam penyerahan langsung oleh presiden Jokowi tersebut mengapresiasi pemerintah, sebab apa yang diupayakan selama ini, akhirnya terealisasi.

Dalam pertemuan dengan presiden itu, Ketua LPHD dan Ketua Hutan Adat berdiskusi langsung dengan presiden bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

“Kesempatan tatap muka dan diskusi disela acara konferensi tenurial reformasi penguasaan tanah dan pengelolaan hutan tak kami siakan,” terang Dede.

Usai penetapan SK Hutan Desa ini, pihaknya akan melakukan penguatan kelembagaan dan mendampingi masyarakat dalam menyusun rencana kelola Hutan Desa.

Rencananya, Sampan akan mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui Hutan Desa yang mereka kelola. Salah satunya melalui hasil hutan bukan kayunya.

“Dengan demikian masyarakat tidak hanya menjadi penjaga hutan tapi berhak mendapat nilai ekonomi. Saya yakin Kubu Raya semakin maju ke depan. Program Hutan Desa menjawab tantangan kemandirian desa,” jelasnya.

Sedangkan dalam penerimaan SK ini, ada tiga perwakilan desa asal Kalbar, dua desa Kabupaten Kubu Raya yang didampingi Sampan yaitu Desa Batu Ampar dan Desa Tanjung Harapan. Sedangkan Kabupaten Sekadau diwakili Lembaga Bela Benua Talino tentang Hutan Adat. (Humas/Budi)