Komisi 2 DPRD Banjar Pertanyakan Pengelolaan Dana Desa

oleh
Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 DPRD Banjar dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Banjar. Foto : Pri

MARTAPURA – Komisi II DPRD Banjar melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Banjar, guna mempertanyakan pengelolaan keuangan desa, Selasa (24/10/17) siang tadi.

Komisi II DPRD Banjar mempertanyakan perihal proses dan progres penyaluran Dana Desa tahap 2 ke 270 desa yang ada di Kabupaten Banjar hingga memasuki akhir bulan Oktober 2017 ini.

Ketua Komisi II DPRD Banjar, Kamaruzzaman mengaku memanggil DPMD Banjar ini untuk mengawal proses pelaksanaan dana desa terutama terkait pegelolaan keuangannya, jangan sampai terjadi penyimpangan dan keterlambatan dalam penyaluran dana desa tahap 2 yang nantinya akan memperlambat pembangunan.

“Kami panggil Dinas PMD untuk mengawal proses penyaluran dana desa tahap 2 agar tidak terjadi seperti tahun sebelumnya yang cair pada akhir tahun anggaran hingga berakibat terjadi keterlambatan pelaksanaan atau realisasi pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, dari informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas PMD Banjar, Aspihani saat ini sudah membuat nota dinas untuk pecairan dana desa 160 desa yang sudah melengkapi laporan terdiri dari laporan konsolidasi 75 persen dan laporan output atau realisasi fisik 50 persen, untuk dilakukan pencairan dan penyaluran dana desa tahap 2.

Diharapkannya, pencairan dana desa tahap 2 ini seratus persen selesai disalurkan melalui kas daerah di Dinas Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Banjar ke rekening milik masing-masing desa paling lambat pertengahan bulan November 2017 mendatang.

Terkait pengawasan pelaksanaan penggunaan dan pengelolaan dana desa, Kadis PMD, Aspihani mengaku terpaksa menggunakan sistem sample lantaran anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar hanya tersedia untuk melakukan pengawasan untuk 90 desa pada tahun 2017 ini. (Pri)