Industri Air Minum Kemasan Tidak Sumbang PAD, DPRD Banjar Susun Raperda

oleh
Ketua Komisi I DPRD Banjar, Mulkan. Foto : Pri

MARTAPURA – Menyusul keberadaan 5 perusahaan industri air minum dalam kemasan di Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang dianggap tidak signifikan sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah setempat, Komisi I DPRD Banjar pun menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan.

Dalam Rapat Pembahasan Komisi I bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diwakili oleh Bidang Sumber Daya Air, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjar pada hari ini, Selasa (24/10/17), telah memasuki tahap penyelesaian Raperda tentang pengelolaan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan yaitu pembahasan diyingkat komisi sebelum disahkan pada sidang paripurna dewan.

Ketua Komisi I DPRD Banjar, Mulkan membeberkan latar belakang disusunnya Raperda ini berasal dari pemikiran Kabupaten Banjar kaya dengan sumber daya air, khususnya air tanah seperti di Kecamatan Karang Intan yang saat ini menjadi pusat industri air minum dalam kemasan. Untuk itu  pemanfaatan air tanah ini perlu dilakukan pengaturan agar pengelolaannya bisa dilakukan dengan baik dan benar tanpa merusak lingkungan. Selain itu juga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan yang paling penting adalah menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan signifikan.

“Perda nantinya akan mengatur pengelolaan dan pemanfaatan air tanah oleh industri air minum dalam kemasan agar tidak merusak lingkungan, bermanfaat bagi masyarakat sekitar dengan menyerap tenaga kerja setempat, dan sebagai penyumbang yang signifikan dalam PAD,” katanya.

Lanjutnya, saat ini sudah ada 5 perusahaan industri air minum dalam kemasan yang beroperasi dan masih ada beberapa lagi yang ingin masuk dan masih dalam proses perijinan.

“Selain itu, Raperda yang lahir dari inisiatif dewan ini juga akan mengatur batasan-batasan dan kapasitas air tanah yang dikelola baik oleh kelompok masyarakat ataupun perusahaan industri air minum dalam kemasan,” pungkasnya. (Pri)