BKKBN Kalteng Satukan Persepsi Kader Kampung KB

oleh
Orientasi Kegiatan Kependudukan bagi Kader Kampung KB

PALANGKA RAYA – Untuk dapat memahami apa itu kampung KB dan semua kegiatan di dalamnya, seperti pembentukan Bina Keluarga Remaja (BKR) ataur Bina Keluarga Lansia (BKL), serta agar dapat bersinergi dan mendukung program kependudukan, kader kampung KB di Bumi Tambun Bungai mendapatkan orientasi pendidikan kependudukan dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Jadi tugas kader itu nanti mendata dan sekaligus sebagai petugas kelompok kegiatan itu seperti BKL, BKR dan lain sebagainya yang ada di kampung KB, agar dapat satu pemahaman tentang program pendidikan kependudukan, sehingga nantinya bisa ditularkan di tingkat desa,” kata Kepala Bagian Advokasi Penggerakan Dan Informasi (Adpin) BKKBN Kalteng, Uwanfrid, Senin (23/10/17) malam, di Hotel Luwansa usai membuka orientasi pendidikan.

Uwanfrid menjelaskan, pada tahun lalu, sudah 14 kampung KB yang sudah dibentuk. Sedangkan untuk tahun ini, akan dicanangkan 136 kampung tingkat kecamatan, yang baru 125 kampung KB dan dua kabupaten di Sukamara dan Barsel. Jadi tinggal 11 kecamatan lagi.

“Dalam waktu dekat ini akan dibentuk, setelah itu baru selesai 100 persen dari 136 kecamatan yang ada. Rencana target 100 persen itu diperkirakan pertengahan November ini.Pmbentukan kampung KB masih belum tahu ada kendala atau tidak karena sampai saat ini masih belum ada evaluasi,” ujarnya.

Adapun indikaktor, suatu kampung KB dikatakan berhasil, jika setelah seluruh proses tahapan pembentukan Kampung KB selesai,  dilanjutkan pada tahapan implementasi kegiatan yang didahului dengan rapat persiapan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di tingkat kabupaten.

Dengan salah satu outputnya, tersusunnya rencana program dan anggaran Kampung KB melalui Alokasi Jadwal Kegiatan (AJK), yang meliputi rencana pelaksanaan kegiatan bulanan dan mingguan agar dapat mengarahkan pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat mencapai target.

Contohnya pencanangan kampung KB di desa Tumbang Lampang, yang sampai sekarang belum ada intervensi dari instansi lain, selain perwakilan BKKBN dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (SOPDKB) yang ada di kabupaten tersebut. (tva)