Yusril Berencana Adukan KPU ke Bawaslu

oleh
Yusril Ihza Mahendra

PALANGKA RAYA – Partai Bulan Bintang (PBB) berencana akan mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Pasalnya karena sistem KPU yang sering mati hidup ataupun susah diakses, sehingga PBB terhambat melakukan pendaftaran peserta Pemilu 2019.

“DPP telah melakukan rapat untuk menyusun langkah membawa persoalan pendaftaran Pemilu PBB yang terhambat ke Bawaslu. Memang belum masuk ke sengketa melawan KPU di Bawaslu, karena belum ada keputusan KPU apakah pendaftaran PBB diterima atau tidak. Pemilu sendiri memang masih jauh waktunya dari sekarang,” kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, melalui press release yang diterima B-ONETV, Jumat (20/10/17).

DPP PBB saat ini sedang membahas pengajuan laporan pelanggaran ke Bawaslu terhadap permasalahan PBB yang telah memasukkan data elektronis ke Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Dimana PBB mengalami hambatan karena sistem KPU yang sering mati hidup ataupun susah diakses. Sistem ini juga tidak ramah terhadap banyak daerah di Indonesia yang memiliki persoalan jaringan internet yang tidak memadai, seperti Papua dan Papua Barat.

Selain itu, sistem SIPOL cukup rawan karena mudah diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, data yang sudah masuk bisa tiba-tiba berubah atau malah hilang sama sekali. PBB mencatat, sampai tadi malam SIPOL masih tidak bisa diakses dan tertulis sedang dalam perbaikan. Kejadian ini disinyalir akibat ulah para peretas.

Mengingat banyak kelemahan yang terjadi pada SIPOL KPU, kredibilitas KPU bisa dipertanyakan rakyat. Padahal KPU adalah lembaga yang keberadaannya diatur oleh UUD 1945 dan sangat menentukan berjalannya demokrasi dan kedaulatan rakyat di Indonesia.

Karena itu, DPP PBB mengharapkan agar KPU berjiwa besar mengakui kelemahan sistem komputerisasi mereka dan kiranya tidak mengambil keputusan berdasarkan SIPOL semata. DPP PBB akan meminta Bawaslu membandingkan data fisik yang sudah lengkap dimiliki PBB dengan data yang sudah diterima oleh KPUD KPUD di seluruh tanah air serta dengan data yang ada di SIPOL KPU.

Dengan perbandingan itu, DPP akan meminta Bawaslu untuk memediasi atau mencari penyelesaian yang bijak melalui musyawarah antara PBB dengan KPU atau Bawaslu mengambil keputusan sendiri untuk memerintahkan KPU memeriksa ulang seluruh data PBB yang ada untuk diambil keputusan. (tva)