Kesepakatan Bersama Untuk Pelayanan Publik di Barut

oleh
Wagub Kalteng Habib H Said Ismail (tiga dari kanan) usai penandatanganan kesepakatan dengan Ketua Ombudsman RI, Prof Amzulian Rifai (tiga dari kiri). Penandatangan dilakukan juga Bupati Batara H Nadalsyah (paling kiri) yang berdiri disamping Irwasda Polda Kalteng, Drs Benone Jesaja Louhenapesy, di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng

MUARA TEWEH – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, bersama  pemerintah kabupaten/kota dan Ombudsman RI menandatangani kesepakatan bersama, di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (19/10/17).

Kesepakatan yang dibuat Wagub Kalteng, Habib H Said Ismail beserta para Bupati dan Wakil Bupati se Kalteng serta Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, terakit penyediaan sarana bagi masyarakat dan komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik memadai.

Bupati Barut, H Nadalsyah mengapresiasi upaya Ombudsman RI turun ke daerah, demi mendorong percepatan pelayanan, serta berkomitmen  percepatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat akan terus ditingkatkan.

Menurutnya, kesepakatan tersebut mendorong untuk peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik, di seluruh instansi hingga sampai kecamatan.

Dia mengimbau, agar seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Barut, terus meningkatkan pelayanan publik, dengan bentuk layanan terukur, sehingga kepuasan masyarakat bertambah.

“Ombudsman RI menekankan pelayanan publik, karena itu integritas pelayanan publik kepala daerah dan kepala institusi sangat diperlukan,” cetus Koyem panggilan akrab bupati Nadalsyah usai meneken kesepakatan. (Bani)