Sanggau Masuk Zona Merah Pelayanan Publik

oleh
Bupati Paolus Hadi Didampingi Wakil Bupati dan Sekda Sanggau Serta OPD Mendengarkan Paparan Dari PTSP Pontianak

SANGGAU – Inovasi pelayanan publik menjadi kewajiban bagi pemerintah. Inovasi harus terus dilakukan guna memberi kenyamanan masyarakat. Inovasi juga tak mesti menggunakan biaya yang besar. Hal tersebut diungkapkan Bupati Sanggau, Poulus Hadi, usai sosialisasi inovasi pelayanan publik yang digelar di aula lantai I kantor Bupati Sanggau, Senin (16/10/17).

“Contoh tadi, kita membuat tulisan ‘gratis’ (dalam pelayanan), kalau nanti mulai bertanya dengan anggaran kaca, dibuat bagus dulu, itu salah. Mengapa sih susah menulis itu dulu? Nanti baru berpikir supaya tampilannya baik. Itu contoh kecilnya. Jadi jangan dulu ngomong anggaran, gunakan kemampuan kita yang ada, yang melekat tanggungjawab kita, dalam tupoksi kita,” katanya.

PH, sapaan akrab Poulus Hadi, mengaku, inovasi pelayanan harus benar-benar dilakukan dan dirasakan masyarakat, tak sebatas untuk dilombakan.

“Kalau itu saya tak begitu tertarik. Tapi yang dilombakan yang betul-betul sudah terjadi, yang sudah kita jalankan, yang sudah disenangi rakyat, bahwa inovasi ini cocok untuk mereka,” ujarnya.

Meski dalam penilaian Ombudsman, Kabupaten Sanggau masuk zona merah dalam hal pelayanan publik, PH mengaku sebenarnya sudah banyak yang sudah dilakukan Pemda untuk pelayanan publik. Hanya saja tidak terdokumentasi dan terpublikasi dengan baik.

“Kalau ombudsman, kita masih posisi merah, kita mau kejar ke hijau. Saya tidak masalah untuk posisi ini. Merah itu bukan berarti pelayanan kita jelek, tapi belum maksimal dari sisi aturan yang ditetapkan. Artinya kalau jelek itu, sama sekali tidak ada pelayanan,” bebernya.

Untuk itulah, Pemkab mendatangkan narasumber dari Pemkot Pontianak yang dinilai sudah melakukan inovasi-inovasi dalam hal pelayanan publik.

“Tujuannya, kita memiliki inovasi-inovasi. Kita evaluasi yang sudah ada dan yang harus dibuat ke depan untuk pelayanan publik. Ini memang butuh pengalaman, dan pengetahuan. Kelemahan kita di sini, cara mendokumentasi, mempromosikan dan menindaklanjutinya. Termasuklah bagaimana orang datang ke kantor bupati terlayani dengan benar, dengan standar yang sudah ada. Kalau bicara orang sehat seperti apa, kalau ibu hamil, lansia, dan disabilitas,” tuturnya.

Dikatakan PH, persolan mindset juga menjadi kendala mewujudkan pelayanan yang prima.

“Saya kira perlu datangkan orang yang sudah belajar, dan sudah berhasil. Ini lah saya memulainya, supaya lebih terfokus. Walaupun ini saya sudah memulainya dari awal ketika menjadi Bupati. Tapi mungkin perlu orang yang teknis, yang mendetailnya, supaya menjadi kebiasaan. Bukan hanya berpikiran untuk lomba,” jelasnya.

Kedepan, orang nomor satu di Sanggau itu akan meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menindaklanjuti dengan memberikan minimal satu inovasi. (indra)