Raperda Perubahan PT BIM Terkesan Molor

oleh
Anggota Badan Legislasi DPRD Banjar, Andin Sofyannoor

MARTAPURA – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan atas PT Banjar Intan Mandiri (BIM) hingga triwulan akhir 2017, masih belum ada kepastian kapan akan rampung.

Raperda perubahan yang lahir dari usulan pihak eksekutif tersebut hingga saat ini masih berada pada tahap pembahasan di tingkat Komisi 2 DPRD Banjar alias masih jauh dari penyelesaian akhir yaitu pengesahan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui sidang paripurna dewan.

Anggota Badan Legislasi DPRD Banjar, Andin Sofyannoor mengakui molornya penyelesaian Raperda Perubahan atas PT BIM sebagai holding company dan melepaskan 3 Perusahaan Daerah (Perusda) yaitu PD Baramarta, PD Lumbung Padi, dan PD Pasar Bauntung Batuah sebagai anak perusahaan, lantaran masih menyelesaikan agenda lain.

“Saat ini masih dalam tahap pembahasan di komisi, namun sampai saat ini belum sempat dibahas karena masih menyelesaikan agenda yang lain,” ungkapnya.

Andin juga membenarkan perubahan status PT BIM yang sebelumnya holding company berkaitan dengan PT BIM saat ini sebagai pemegang kontrak karya PKP2B tambang batu bara dan berencana melakukan ekploitasi, bebernya.

“Harapannya perubahan atas PT BIM ini untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Banjar, karena jika ini berjalan akan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kota Serambi Mekah,” harapnya.

Namun, Andin mengaku tidak mengetahui kalau ada aturan yang mewajibkan PT BIM selaku pemegang PKP2B harus melakukan produksi sumber daya alam mutiara hitam paling sedikit 2 kali pengiriman di tahun ini, apabila tidak maka izinnya akan dicabut oleh pemerintah pusat.

“Saya justru baru mengetahui sekarang dari temen-temen wartawan kalau ada aturan seperti itu,” ucapnya. (Apri)