Dana Pungutan Tongkang Batu Bara, Harus Dikembalikan ke Pengusaha

oleh
Tongkang batu bara yang milir dari arah hulu Sungai Barito dengan tujuan Banjarmasin Kalimantan Selatan

MUARA TEWEH – Melalui peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 27 tahun 2017, tentang petunjuk pelaksanaan pihak ketiga kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa dalam rangka pembangunan daerah di Kalimantan Tengah, diperlukan partisipasi masyarakat baik yang bersifat materiil maupun non materil. Salah satunya melalui pihak mekanisme sumbangan dari  pihak  ketiga.

Berdasarkan pasal 285 undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sumbangan pihak ketiga merupakan salah satu sumber pendapatan yang masuk dalam jenis lain pendapatan daerah  yang sah.

Sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah provinsi telah melaksanakan penerimaan kepada pengusaha pertambangan batu bara, salah satunya di wilayah Kabupaten.

Didalam poin lima disebutkan, sumbangan pihak ketiga adalah pemberian dari pihak ketiga, kepada pemerintah daerah secara ihklas tidak mengingat perolehannya. Ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, baik berupa uang atau dipersamakan dengan uang maupun barang dan atau jasa.

Menanggapi masalah ini,  Anggota LSM Isen Mulang Barut, Tedi Sambas, Sabtu (14/10/17) dengan tegas mengatakan, sumbangan suka rela tersebut, ternyata hanya isapan jempol belaka.

“Bagaimana tidak, setiap tongkang yang mau milir sudah dipatok pungutan,” tegasnya.

Dimana besarannya, sesuai dengan kalori batu bara, dengan sistem hitungan perton dan pembayaran saat mengurus dokumen.

“Bila tidak sesuai pungutan, maka dokumen tidak diterbitkan,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan sistem seperti ini, mau tidak mau para pengusaha harus membayar, bahkan pembayaran untuk satu tongkangnya mencapai ratusan juta rupiah.

“Pembayaran ini bukan satu atau dua tongkang saja, akan tetapi puluhan tongkang. Dan ini bukan satu perusahaan saja,” kata Tedi Sambas.

Dengan puluhan tongkang, bisa dihitungan jumlahnya juga miliaran rupiah. Dan uang tersebut belum tentu seluruhnya masuk ke kas daerah. Oleh sebab itu, hendaknya dana yang sudah ditarik dari pengusaha dikembalikan saja, karena dari awalnya sudah bermasalah.

“Sebab bila tidak kembalikan akan menjadi sorotan masyarakat. Apalagi dengan perda tersebut, dinyatakan tidak mengikat. Namun kenyataannya, besaran pungutan sudah ditentukan. Artinya masalah ini menjadi beban pengusaha. Dimana setiap kali milir harus merogoh kocek begitu besar,” tuturnya.

Pengusaha tambang juga dibebankan kewajiban seperti membayar pajak dan juga biaya reklamasi. Sementara mereka juga dibebani dengan biaya lain yang tidak terduga.

“Wacana pemerintah provinsi ingin mengembalikan dana yang sudah ditarik memang bagus. Sebab bila tidak, maka akan menjadi beban nantinya,” pungkas Tedi Sambas.

Hingga berita ini disiarkan, Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah tidak bisa dikonfirmasi terkait permasalahan ini. (Bani)