Ratusan Warga dan Mahasiswa Datangi DPRD Sintang, Ini Permintaannya

oleh
Pihak kepolisian melakukan penjagaan di DPRD Sintang dalam aksi damai yang dilakukan Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Kabupaten Sintang

SINTANG –  Ratusan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat menggelar aksi damai di Kantor DPRD Kabupaten Sintang, Kamis (12/10/17). Dikawal 80 personil Polres Sintang untuk mengamankan dan mengawal kegiatan aksi damai, massa diterima Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Sandan, S.Sos.

Dalam orasinya, peserta aksi damai menyampaikan beberapa point diantarnya putra putri daerah dijegal dan putra putri daerah tidak mendapat prioritas dari pemerintah serta menganggap peraturan Menteri Pendidikan sangat tidak berpihak pada sarjana daerah. Sehingga massa meminta untuk memprioritaskan para sarjana daerah.

Selain itu peserta aksi damai juga mempertanyakan penerimaan Guru Garis Depan (GGD) yang tidak diprioritaskan bagi guru honor yang telah ada.

Selanjutnya, perwakilan massa diterima Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray Edward, Wakil Ketua DPRD Sandan, Asisten tiga Pemerintah Kabupaten Sintang, Drs. Marchues Afen, M.Si, serta Kadis Pendidikan Drs. Lindra Azmar, M.Si dan BKD SDM untuk beraudiensi.

Melalui perwakilan masing-masing organisasi, mereka mempertanyakan terkait kebijakan Pemerintah Pusat  dalam penerimaan Guru Garis Depan (GGD) yang menurut mereka sangat tidak berpihak kepada putra daerah, karena terganjal dengan Akredasi yang ditetapkan pemerintah pusat.

Menanggapi permintaan massa, Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray Edward mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti apa yang diinginkan para peserta aksi damai. Bahkan dirinya bersama Pemerintah Kabupaten akan meneruskan apa yang menjadi keinginan massa aksi damai.

“Paling tidak persyaratannya agar disesuaikan dengan kondisi yang ada diwilayah Kabupaten Sintang,” tuturnya.

Sementara Kadis Pendidikan Kabupaten Sintang, Drs. Lindra Azmar, M.Si mengatakan, permasalahan Sarjana putra putri daerah tidak dapat bekerja atau melamar untuk menjadi GGD karena tersangkut Akreditasi, dan hal ini akan di sampaikan kepada Pemerintah pusat agar ada pengecualian sesuai dengan kondisi wilayah.

Ditempat yang sama, Waka Polres Sintang, Kompol Amry Yudhi, SIK, MH disela-sela pengamanan mengatakan, selama pelaksanaan kegiatan aksi damai, berjalan dengan baik dan lancar, bahkan tidak ada massa yang melakukan tindakan yang melanggar dari isi pengajuan ijin yang diajukan.

“Kita apresiasi adik-adik kita ini. Lantaran dalam penyampaian orasi dan pawai yang dilakukan berjalan tertib. Dan ini mencerminkan adik-adik mahasiswa ini menghargai apa yang menjadi tujuan dari kegiatan mereka,” jelas Waka Polres.

Polres Sintang akan selalu memberikan pengamanan, pengawalan, pengaturan serta bentuk-bentuk pelayanan Kepolisian lainnya. Hal ini sebagai wujud bahwa Polri saat ini memang sudah menuju kepada Polri yang Profesional, Modern dan Terpecaya (Promoter), sejalan dengan kebijakan Kapolri dan Kapolda Kalbar.

“Kami siap memberikan pelayanan kepada siapapun, baik diminta maupun tidak,” tegasnya.

Setelah melakukan audiensi, massa yang sudah selesai melaksanakan pawai mulai membubarkan diri kembali ke rumahnya masing-masing. (Andi/Hariyanto)