Sekolah Diminta Jangan Asal Pungut Sumbangan

oleh
Krisnayadi Toendan, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalteng

PALANGKA RAYA – Pungutan berbalut sumbangan. Istilah inilah yang diberikan Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Tengah, Krisnayadi Toendan, lantaran prihatin melihat maraknya pungutan liar dengan mengatasnamakan komite sekolah.

Hal tersebut sebenarnya tidak akan terjadi, jika saja sekolah berpegang teguh untuk mematuhi Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, dan tidak berkilah seolah-olah tidak mengetahui dan memahami tentang Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016, tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar di lingkungan pendidikan.

“Apapun itu alasannya. Kalau yang namanya sumbangan itu, bentuknya sukarela dan tidak dipatok berapa besarnya. Tapi yang terjadi, komite sekolah memungut dari siswa dengan sumbangan yang telah ditentukan. Ini sudah masuk dalam pungutan liar karena sifatnya permanen dan mengikat. Jadi jangan salahkan jika tim saber pungli bertindak,” kata Krisnayadi di Palangka Raya, Selasa (10/10/17).

Krisnayadi mengaku, sering menerima informasi  masih adanya pungutan komite di sejumlah sekolah. Setelah ia mencari informasi hal ini, ternyata memang benar. Untuk itu, ia meminta agar sekolah dapat segera mengembalikan uang yang sudah terlanjur dipungut dari siswa.

“Saya ingatkan, sekolah tidak dibenarkan  memungutnya dari orang tua siswa apa lagi mengikat, kecuali secara sukarela dan tidak mengikat serta permanen.

“Orang tua juga hendaknya tak segan-segan melaporkannya, jika ini terjadi,” tegasnya.

Krisnayadi menilai, jika tidak ada tindaklanjut dari Pemprov Kalteng melalui Dinas Pendidikan dan didukung DPRD melalui anggaran, pasti, pungutan liar seperti ini akan terus terjadi secara masif. (tva)