Perda Lagi Digodok, Pemkab Barut “Angkat Tangan” Tutup Lokalisasi Ini

oleh
Lokalisasi yang belum bs ditutup karena terbentur Perda

MUARA TEWEH – Rencana penutupan lokalisasi lembah durian atau biasa disebut Merong kilometer 3,5 di Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, masih terkendala aturan.

Padahal, sebelumnya rencana penutupan tersebut akan dilaksanakan pada tahun ini.

Lokalisasi yang sudah tumbuh belasan tahun dimana terdapat puluhan Pekerja Seks Komersial (PSK) dari berbagai daerah setiap hari terus beroperasi. Selain itu di tempat itu berdiri juga tempat karaoke hampir di setiap rumah bordir tersebut.

Bahkan suara keras sering dilontarkan di kalangan masyarakat awam hingga politisi, bahwa lokalisasi sangat berdekatan dengan perkampungan warga dan rumah ibadah. Sehingga sudah seharusnya pemerintah daerah melakukan langkah. Diantaranya menutup tempat maksiat itu. Agar Kota Muara Teweh bebas dari pelacuran.

Walter, Kabid Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan dan Kelembagaan Komonitas Adat Terpencil, Dinas Sosisal Pemberdayan Masyarakat dan Desa, Barito Utara, Selasa (10/10/17) kepada B ONETV mengatakan, penutupan lokalisasi masih ada kendala aturan. Salah satunya adalah peraturan daerah.

Menurut Walter, memang sebelumnya lokalisasi lembah durian mau dilakukan penutupan akan tetapi hingga saat ini pemkab masih mengalami kendala tehknis, sehingga belum bisa dilakukan penutupan.

Menurutnya, payung hukum mengenai larangan melakukan prestituasi saat ini sudah digodok yang kemudian diajukan kepada bidang hukum setda. Dan selanjutnya ke DPRD untuk dibahas secara bersama.

“Kendala inilah yang menyebabkan pemerintah daerah belum menutup lokalisasi yang sudah belasan tahun beroperasi,” kata Walter.

Dijelaskannya, keberadaan pelacuran di tengah masyarakat dinilai mengganggu perkembangan generasi muda. Ini juga memang sulit dihapus tapi setidaknya dapat mengurangi dan menekan pertumbuhannya.

Oleh karena itu,menjadi penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya penutupam guna menindaklanjuti program Kementerian Sosial RI, yaitu target Indonesia akan bersih dari lokalisasi pada tahun 2019.

Dalam perkembangannya kota Muara Teweh, keberadaan lokalisasi kilometer 3,5 sudah tidak dapat dipertahankan,karena beberapa faktor antara lain, sudah menyatu dengan permukiman warga dan muncul desakan elemen masyarakat yang menuntut adanya penutupan.

“Dengan adanya desakan ini juga kita merespon. Tapi saat ini perda atau aturan masih digodok dan berharap tahun depan sudah selesai serta langsung diadakan penutupan secara keseluruhan,” pungkasnya. (Bani)