Kades di Barito Utara Harus Hati-hati Gunakan ADD

oleh
Baliho peringatan penggunaan anggaran

MUARA TEWEH – Adanya potensi kepala Desa terjerat masalah hukum penggunaan anggaran dana desa,memang sangat tidak diinginkan.karenanya para kepala desa di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara, diminta agar bekerja sesuai dengan ketentuan.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Barut, Sugianto Panala Putra, kepada B ONETV, Selasa (10/10/17) meminta para kepala Desa secara terus menerus melakukan koordinasi tentang pelaksanan teknis penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD).

“Koordinasi memang sangat penting dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama menyangkut masalah hukum. Sebab dengan anggaran besar setiap Desa, tentunya sangat rawan penyimpangan,” ungkap dia.

Tapi kata Sugianto, sangat tidak mungkin ini dilakukan sebab penyawasan sangat ketat dilakukan. Baik dari tim dari kecamatan masing masing wilayah juga dinas terkait. Oleh sebab itu, bila terjadi kesalahan sekecil apapun dapat dimonitor secara menyeluruh.

Apalagi lanjut dia, para kepala desa beserta perangkatnya diberikan pelatihan dan bimbingan mengenai penggunaan anggaran,agar nantinya bisa bekerja lebih baik dan yang pasti harus sesuai dengan petunjuk teknis.

“Dengan pelatihan dan bimbingan diharapkan para kepala desa dapat mematuhi semua aturan teknis penggunaan anggaran dana desa maupun dana desa,” pinta Sugianto.

Ditegaskannya, setiap penggunaan anggaran harus disertai laporan yang lengkap sesuai dengan fisik, baik itu pembuatan tempat umum hingga belanja lainnya. Dengan demikian, maka semunya dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun hukum.

“Saya berharap dengan bekerja sesuai petunjuk teknis semuanya dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Sebagai dinas tehknis tentu saja ini,Menjadi harapan,agar pembangunan di perdesaan lebih maju dan masyatakat sejahtera,” kata Sugianto Panala Putra.

Dijelaskannya, anggaran dana desa maupun dana desa setiap tahun terus mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, harus dijaga demi kemajuan bersama. Sebab penggunaan dana ini juga langsung dibawah kendali masing masing desa, dimana setiap pelaksanaannya secara swakelola oleh desa.

“Jadi dana ini langsung di transfer ke rekening desa. Sedangkan dinas terkait hanya pengelolaan laporan administrasi, “pungkasnya. (Bani)