Panitia Pemekaran Gambut Raya Diterpa Isu Dualisme

oleh
Panitia pemekaran Kabupaten Gambut Raya

MARTAPURA – Panitia penuntutan pemekaran Kabupaten Gambut Raya mulai diterpa isu terjadi dualisme kepanitiaan.

Namun hal tersebut langsung dibantah oleh ketua panitia Musyawarah Besar ke-2 penuntutan pelepasan 6 Kecamatan dari Kabupaten Banjar, Muhammad Suriyani Siddiq saat rapat perdana di Cafe Simple Jalan Ahmad Yani Kilometer 5 Banjarmasin Kalimantan Selatan, Sabtu (07/10/17) malam tadi.

“Tidak ada dualisme kepanitiaan, yang sah hanya kepanitiaan yang sudah disusun malam ini,” tegasnya.

Sekretaris Panitia Mubes 2 Penuntutan Pemekaran Gambut Raya, Aspihani Ideris mengungkapkan rapat malam ini (sabtu-red), membahas waktu pelaksaan mubes ke 2 dan sudah ditetapkan paling lambat akhir Januari 2018, namun masih enggan membeberkan hari dan tanggalnya secara gamblang.

“Sudah kami putuskan pelaksaan Mubes ke-2 paling lambat akhir Januari 2018, namun untuk kapan tepatnya lihat saja nanti,” bebernya.

Selain itu, Aspihani juga mengungkapkan terkait suasana rapat yang berjalan cukup alot lantaran adanya diskusi menyangkut soal logo, nama, ibukota serta program penuntutan, namun dijelaskannya semuanya nanti akan dibahas pada Musyawarah Besar Ke 2 pada Januari 2018 nanti, ungkapnya.

Senada, pejuang senior penuntutan pemekaran Kabupaten Gambut Raya, Suripno Sumas Politisi asal PKB yang saat ini duduk sebagai Anggota DPRD Kalsel, Imran Hadimi tokoh masyarakat asal Kecamatan Aluh-Aluh yang pernah menjadi wakil rakyat selama 3 periode di DPRD Bankar, serta Muhammad Ramli hanya berpesan dalam rapat panitia pelaksaan Mubes agar panitia jangan terpengaruh oleh isu adanya panitia tandingan atau dualisme kepanitiaan karena itu hanya upaya pihak-pihak lain yang ingin mematahkan semangat perjuangan penuntutan pemekaran Kabupaten Gambut Raya.

“Panitia pelaksanaan Mubes ke-2 saat ini jangan terpengaruh oleh isu dualisme, tetap fokus saja pada pelaksanaan acara pada Januari 2018 mendatang,” pungkasnya seirama.(pri)