Lahan Warga Perbatasan Entikong Belum Dibayar Pemerintah

oleh
Jalan perbatasan Entikong Kalimantan Barat

SANGGAU – Pembangunan jalan perbatasan di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau sampai hari ini masih menemui persoalan.

Salah satunya terkait pembebasan lahan. Para pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan terus mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) untuk segera membayar lahan mereka.

“Hampir setiap hari para pemilik lahan ini ngeluh ke saya, kapan dibayar,” kata Kades Entikong Raden Nurdin kepada wartawan, Kamis (05/10/17).

Lahan yang dituntut pembayarannya dikatakan Kades yaitu sepanjang kurang lebih 5 KM dari batas hingga desa Entikong dusun Peripin. Kades mengaku sangat memaklumi keluhan warga. Hal itu mengingat belum ada kepastian pembayaran dari Pemerintah.

“Karena tidak ada kepastian, usaha mereka yang ada di sekitar jalan akhirnya vakum,” katanya.

Dia menambahkan, berdasarkan SK penetapan lokasi pembagunan ruas jalan Kembayan – Balai Karangan – Entikong batas negara Sarawak yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalbar tanggal 20 Agustus 2016, menjadi dasar dilakukan kegiatan pembebasan lahan yang terdampak pembangunan jalan tersebut.

Di dalam pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah Propinsi Kalbar yang di tandatangani oleh Sekda Propinsi, lanjut dia, yang inti menjelaskan bahwa waktu pembebasan lahan yang terdampak memerlukan waktu lima bulan dari tanggal penetapan lokasi.

“Sampai saat ini tahapan pembebasan lahan baru selesai pendataan dan pengukuran belum masuk ke tahap berikutnya, apalagi sampai ke proses pembayaran,” ujarnya.

Menyikapi hal pembebasan lahan yang terkesan bertele – tele, sementara proses pembangunan sudah berjalan dan membuat dampak ketidakpastian usaha atau hidup bagi masyarakat yang terdampak, maka muncul keinginan masyarakat menyampaikan aspirasinya saat presiden datang ke Entikong bulan oktober ini.

“Mereka bukan demo turun ke jalan, hanya membentangkan spanduk memohon agar Presiden membantu menyelesaikan pembebasan lahan masyarakat yang sampai hari ini tidak jelas nasibnya. Spanduk akan kita pasang di beberapa titik strategis yang dilalui Presiden,” pungkas Kades.

“Kita berharap sebelum presiden datang pembebasan lahan sudah masuk ke tahapan negoisasi harga sehingga pada saat presiden datang suasana Entikong bisa tenang,” kata dia menambahkan. (iin)