Sutarmidji Minta Perbankan Ekspansi ke Sektor Pendidikan

oleh
Wali Kota Pontianak Sutarmidji dan Kepala OJK Kalbar

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menilai, sektor perkreditan mengalami sedikit kelesuan.

Apalagi, di era keterbukaan saat ini di mana investor asing bisa saja masuk dan mengakuisisi bank-bank tingkat medium yang aktivitasnya sudah mulai lesu.

Menurutnya, akan banyak bank-bank yang mungkin diakuisisi. Oleh sebab itu, ia berpendapat, bank-bank milik negara dan daerah harus mampu memperluas ekspansi di sektor perkreditan.

“Salah satunya dengan memberikan berbagai kemudahan tetapi tetap menjaga Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah jangan sampai di atas 5 persen,” ujarnya usai menerima kunjungan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalbar, Moch Riezky F Purnomo di ruang tamu Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (04/10/17).

Sekarang ini, lanjut dia, ada kecenderungan NPL meningkat. Meskipun penyebab meningkatnya NPL tidak diketahui pasti, namun dirinya tidak begitu yakin bila hal itu disebabkan faktor kondisi perekonomian saat ini. Sementara itu, bunga perkreditan disebutnya juga mempengaruhi berkembangnya sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Betapa tidak, kalau dulu bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) 23 persen, BPR masih mampu bersaing. Tetapi sekarang sudah turun menjadi 9 persen.

“Kalau seandainya KUR turun sampai 7 persen, BPR bisa collapse sebab orang pasti lebih memilih KUR apalagi syaratnya lebih mudah sekarang ini,” ungkap Sutarmidji.

Ditambahkannya, BPR Bank Pasar sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, akan coba mensinergikan dengan program-program Pemkot seperti salah satunya program kantin sehat. Dalam program kantin sehat, pihaknya mensubsidi bunga kredit yang dipinjam pemilik kantin sehat.

“Dari pada kita memberikan mereka uang, lebih baik kita memberikan subsidi bunga kredit yang mereka pinjam sehingga lebih rendah. Misalnya bunga yang berlaku di BPR 12 persen, setelah disubsidi 7 persen, mereka hanya dikenakan bunga 5 persen saja,” terangnya.

Sutarmidji berharap, sektor perbankan bisa berekspansi di bidang perkreditan rakyat. Tidak hanya itu, ia menyebut, masih banyak sektor-sektor yang bisa dibiayai perbankan, misalnya pembiayaan dalam proyek infrastruktur.

Menurutnya, pemerintah pusat harusnya membuat suatu regulasi yang lebih sederhana, di mana pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam membiayai infrastruktur yang mendesak untuk dibangun dengan skema pembiayaan oleh perbankan dengan bunga di bawah kenaikan harga satuan. Sejauh ini, dirinya melihat sebagian besar kredit bersifat konsumtif. Bank-bank tertentu hanya mengandalkan PNS sebagai nasabah kreditnya dan pinjaman-pinjaman itu sebagaian besar sifatnya konsumtif.

“Nah, kalau itu diterapkan maka bank itu akan bisa menyalurkan kredit produktif sebab yang harus dikejar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah penyaluran kredit produktif. Kalau tidak, maka kredit konsumtif yang besar bisa menimbulkan inflasi,” paparnya.