Sibuk Kunker, Tugas DPRD Banjar ‘Terbengkalai’

oleh
Rapat kerja DPRD Banjar

MARTAPURA – Lantaran sibuk melaksanakan perjalanan dinas diantaranya kunjungan kerja keluar daerah,  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang menjadi tugas pokok DPRD Kabupaten Banjar untuk melakukan penggodokan, pembahasan hingga pengesahan, banyak “terbengkalai” penyelesaiannya.

Pada tahun 2017 ini, dari 23 Raperda yang masuk dalam Prolegda DPRD Banjar, hanya 10 Raperda yang sudah disahkan menjadi Perda oleh lembaga pemerintah yang diduduki para pejabat politik tersebut.

Ironisnya, dari 23 Raperda tersebut, 11 Raperda merupakan Raperda yang lahir dari Inisiatif dewan, namun  justru hanya 1 Raperda yang sudah menjadi Perda yaitu Perda tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Ketua DPRD Banjar, H.Rusli saat dikonfirmasi tak menampik, minimnya hasil pencapaian penyelesaian pembuatan payung hukum dalam bentuk Perda oleh lembaga yang dipimpinnya tersebut.

“Seharusnya pada triwulan 4 tahun ini, setidaknya 60 persen Raperda disahkan menjadi Perda, namun faktanya justru terbalik hanya 40 persen yang sudah diketok untuk disahkan menjadi Perda,” tuturnya.

H. Rusli juga mengaku, ini akan menjadi evaluasinya, mengingat Anggota DPRD Banjar tidak tanggung-tanggung selama sebulan 3 minggu, digunakan untuk melakukan kunjungan kerja keluar daerah melakukan study banding.

“Namun hasilnya minim sekali melihat dari hasil 23 Raperda hanya 10 Raperda yang sudah berhasil menjadi Perda,” lanjutnya.

“Ini akan menjadi evaluasi kami kedepan agar kinerja yang dinilai lambat ini tidak terulang lagi, meski saya tidak jarang selalu mengingatkan pada saat rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Banjar untuk menyelesaikan pekerjaan -pekerjaan yang masih belum selesai salah satunya terkait penyelesaian Raperda,” tambahnya.

Untuk itu, H. Rusli juga berjanji akan menargetkan 70 persen Raperda terselesaikan, hingga akhir tahun 2017 ini.

“InsyaAllah hingga akhir tahun ini, paling tidak 70 persen Raperda dari 23 Raperda disahkan menjadi Perda, agar bisa menjadi payung hukum sebagai kepastian hukum di kota serambi mekah,” pungkasnya. (pri)