Konflik Warga Dengan PT GAL Belum Terselesaikan

oleh
Lokasi lahan PT GAL

KUALA KAPUAS – Konflik antara PT Global Agung Lestari (GAL) dengan masyarakat Desa Lamunti B5, Kecamatan Dadahub, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah terus terjadi. Berdasarkan informasi, pihak perusahaan mengancam warga dan akan mendatangi Desa Lamunti B5,  lantaran warga hendak melakukan panen paksa dilahan milik mereka masing – masing.

“Saya tidak mau mengajak konflik, saya mengajak damai dan ini ada bukti notulennya. Sebab, waktu itu dimonitoring pak Subagio, selaku perwakilan pihak perusahaan,” ungkap salah seorang warga, Nijar kepada B-ONETV.

Sehingga Nizar meminta pihak perusahaan untuk menjelaskan sistem pembagian hasil plasma maupun sistem hutang.

“Setelah saya pertanyakan seperti itu, jawabannya menunggu penjelasan dari atasan dan menunggu dirinya melapor ke atasan,” sambung Nijar.

Tapi, kata Nijar, hingga saat ini tidak ada penjelasan dari perusahaan. Yang ada hanya janji belaka hingga Subagio digantikan Jefri sebagai perwakilan dari PT GAL.

Dibawah Jefri, kata Nijar, perlakuan kepada masyarakat sangat tajam dan keras.

“Sebelumnya pada tanggal 4 agustus 2017, terjadi pertemuan yang dihadiri pihak perusahaan, Camat serta Kapolsek. Waktu itu pihak perusahaan tidak ada memberikan penjelasan satu pun, dan kami memberikan tenggang waktu 2 minggu, tepatnya tanggal 18 agustus,” jelasnya.

Dan pada tanggal 18 Agustus, terjawab sudah, dimana hasilnya adalah, warga akan melakukan panen sendiri-sendiri.

“Selain itu, dalam pertemuan tersebut, kami akan melakukan panen. Bahkan kami sudah memberikan peringatan, namun tidak ada tanggapan dari perusahaan,” terangnya.

Apalagi pihak PT GAL  sempat melakukan kekerasan dan premanisme terhadapnya.

“Empat truk yang saya bawa dihalang di G1. Ini namanya premanisme, membawa senjata tajam dan benda keras. Waktu itu saya tidak ada perlawanan, dan terpaksa saya mundur,” kata Nijar.

Selain itu, sejak kemarin Jefri sempat mengancam dirinya dan mengatakan jika pemasalahan antara warga B5 dengan pihak perusahaan akan diselesaikan semua.

“Makanya saya mengajak warga untuk melakukan persiapan, bukannya melakukan perlawanan akan tetapi untuk mengimbangi jikalau pihak perusahaan melakukan dengan kekerasan,” tegasnya.

Dan dalam pertemuan di B5 waktu itu, juga ada menyangkut masalah relokasi lahan, sehingga terjadi kesepakatan membatalkan relokasi dengan bukti notulennya.

“Yang dibatalkan adalah tanah bersertifikat milik masyarakat itu bukan untuk kebun inti, tetapi nyatanya untuk kebun inti, dan ini ada notulennya,” kata Nijar.

Intinya, Nijar bersama masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan Perusahaan dan Koperasi.

“Kami akan panen sendiri lahan kami, dan hasilnya akan kami jual keluar. Kami juga menuntut agar pihak perusahaan mengembalikan serifikat milik kami,” tegas Nijar.

Ditempat yang sama, Supri, selaku anggota Plasma mengatakan, pada perjanjian plasma pihak perusahaan mengiming-imingi pembagian hasil yang sangat menggiurkan, sehingga dirinya dan masyarakat sekitar mau menyerahkan sertifikat tanah.

“Tapi kenyataannya tidak sesuai, yang kami dapatkan pembagiannya sangat sedikit dan parahnya lagi itu merupakan pinjaman,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata Supri dirinya saat ini tidak percaya lagi dengan pihak perusahaan.

Hingga berita ini disiarkan, pihak perusahaan belum ada jawaban lantaran sudah dihubungi berkali-kali, hingga mendatangi kantor perusahaan, namun tidak ada yang bisa memberikan jawaban. (Br)