Fenomena Kawin Campur di Lintas Batas RI-Malaysia

oleh
Tim Pora Saat melakukan Sidak di perumahan warga perbatasan negara

SANGGAU – Fenomena kawin campur antar dua negara di wilayah perbatasan RI – Malaysia marak terjadi. Rata-rata pelaku kawin campur asal indonesia adalah perempuan. Seperti yang ditemukan tim pengawasan orang asing (Tim Pora) Imigrasi Kelas II Entikong bersama lintas Instansi terkait di Kecamatan Entikong dan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, saat menggelar razia Selasa (03/10/17).

Dari hasil sidak tim di lapangan, fenomena kawin campur yang dilakoni perempuan-perempuan Indonesia ini sungguh sangat memperihatinkan. Mereka terpaksa harus menerima nasib ditinggal suami yang notabene warga asing untuk bekerja di negara asalnya. Rata-rata pekerjaan suami mereka hanya sebagai kuli bangunan di Malaysia.

Seperti yang dialami Natalia Nina (32), warga Dusun Sontas, Desa Entikong, Kecamatan Entikong. Ditemui wartawan di rumahnya, Nina, sapaan akrabnya mengaku menikah dengan Muhammad Zainul, warga Malaysia yang bekerja sebagai kuli bangunan di negaranya.

Dari pernikahan secara adat tersebut, Nina dikaruniai dua orang putri masing-masing Viviana Arina (5) dan Nicolin Petricia Bilqis (2). Nina mengaku suaminya pulang ke Indonesia hanya seminggu sekali.

“Paling lama di rumah satu hari, selebihnya suami saya kerja,” kata Nina.

Nasib yang tak jauh berbeda juga dialami Yunita Darnieta Melcy (33). Warga asli Dusun Sontas ini juga menikah secara adat dengan warga Malaysia. Dari hasil pernikahannya itu, Yunita dikaruniai dua orang anak, masing-masing Gabriel Mareto Davinsley (5) dan Gidacia Aguita Carla (1 bulan). Faktor ekonomi diduga menjadi pemicu kawin campur antara wanita Indonesia dengan pria negara tetangga.

Anehnya, perempuan-perempuan Indonesia yang menikah dengan warga asing ini, memiliki Kartu Keluarga (KK) lengkap. Namun dari KK yang diperlihatkan kepada petugas, hanya mencantumkan nama istri dan anak, tanpa nama suami.

“Fakta ini tentu saja membuat kita miris, pasalnya perempuan-perempuan kita bisa saja menjadi korban karena tidak memiliki perlindungan hukum, bagaimana nasib mereka ke depan tanpa administrasi kependudukan,” kata Anggota DPRD wilayah perbatasan, Leonardo Agustono Silalahi ditemui wartawan.

Minimnya perlindungan hukum terhadap perempuan-perempuan Indonesia ini mesti menjadi perhatian serius pemerintah untuk dicarikan jalan keluar, agar mereka tidak menjadi korban.

“Seharusnya ada sosialisasi dari pemerintah kita terkait kawin campur ini beserta resikonya bagi mereka,” harap pria yang akrab disapa Leo Paul ini.

Politisi Demokrat itu juga meminta agar warga Indonesia yang melakukan kawin campur ini didata.

“Kalau sudah ada datanya, enak kita memberikan pembinaan kepada mereka, ” katanya.

Ia juga mengingatkan agar Dinas Kependudukan mengecek permintaan KK tanpa menunjukan dokumen menikah.

“Maksud saya ditelusuri apa sebabnya dia tidak punya surat nikah, dari situ nanti ketahuan, ini untuk melindungi mereka juga,” pungkas Leo.

 

Hasil razia Tim Pora diperoleh data di Kecamatan Entikong sebanyak 6 keluarga yang melakukan kawin campur di Dusun Sontas.

Kepala Imigrasi Kelas II Entikong, Herri Prihatin menegaskan, apabila ditemukan warga asing melakukan kawin campur tanpa surat-surat lengkap akan dideportasi ke negara asalnya.

“Selama izin tinggalnya masih berlaku, kalau dia melanggar lebih dari ketentuan itu, akan kita kenakan pro justicia karena kami sedang gencar-gencarnya untuk pro justicia terutama orang asing,” tegasnya. (iin)