Kawasan Perbatasan Kalbar Minim Informasi dalam Negeri

oleh
Ilustrasi

PONTIANAK – Dinas Komunikasi Dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengakui, jika daerah perbatasan antar negara khususnya di Kalimantan Barat masih butuh banyak pasokan informasi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan solusi kongkrit, antara lain melalui pembangunan infrastruktur sektor informasi dan telekomunikasi.

“Keterbatasan pasokan informasi untuk masyarakat di perbatasan antar negara, menjadi masalah serius sebab disana masih minim lembaga penyiaran,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalbar Anthony Sebastian Runtu, Selasa (03/10/17).

Menurut dia, pasokan informasi dalam negeri menjadi kebutuhan strategis masyarakat di perbatasan, sehingga, mereka dapat mengetahui perkembangan terkini negaranya, bukan negara lain.

Anthony menyebutkan, keterbatasan informasi di perbatasan sangat menonjol, misalnya, dari hasil kunjungan lapangan, Diskominfo Kalbar hanya mendapati satu lembaga penyiaran yaitu RRI yang bisa dipantau oleh masyarakat perbatasan, sedangkan lembaga penyiaran dari Malaysia, jumlahnya mencapai belasan frekuensi.

“Selain itu, dari hasil evaluasi, Diskominfo Kalbar banyak menemukan pembangunan tower atau pemancar yang digunakan untuk memperkuat daya jangkau televisi, radio maupun jaringan telekomunikasi, yang banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan,” ungkapnya

Hal ini, Lanjut Anthony Sebastian, sudah dilaporkan kepada Kementerian terkait, untuk kemudian mendata kembali dan menyesuaikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang di lokasi yang tepat.

“Meskipun membutuhkan biaya tidak sedikit, namun Pemerintah Provinsi Kalbar akan mendorong pemenuhan sarana prasarana informasi dan telekomunikasi tersebut, sehingga sejalan dengan kebijakan pemerintah, yang akan menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda depan negara,” pungkasnya. (Budi)