PPP dan Partai Garuda Tak Hadiri Sosialisasi dari KPU Palangka Raya

oleh
Partai Politik mengikuti Sosialisasi yang digelar oleh KPU Palangka Raya

PALANGKA RAYA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Garuda, tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual partai politik calon (parpol) peserta dan tata cara penggunaan sistem informasi parpol, yang dilaksanakan di Ballroom Swissbell Hotel, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Minggu (01/10/17).

Padahal, kegiatan ini sangat penting. Mengingat begitu pendeknya rentang waktu antara sosialisasi dan penyerahan berkas yang akan diverifikasi, khusus kepesertaan Parpol, yang diberikan oleh KPU RI.

“Kami merasa jarak waktu yang diberikan pusat, terlalu sempit. Sosialisasi baru dilakukan hari ini. Sedangkan waktu penyerahan berkas sudah dimulai tanggal 3 Oktober dan batas waktu pendaftaran ditutup pukul 24.00 WIB, tanggal 16 Oktober,” ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya, Eko Riadi, di sela-sela kegiatan.

Tentu saja menurut Eko, peserta sosialisasi, dinilai tidak akan mampu maksimal menyerap materi yang akan disampaikan. Tetapi pihaknya bersedia meluangkan waktu, sebelum tanggal penyerahan berkas yang akan diverifikasi, jika masih ada yang belum dimengerti, bisa datang langsung ke Kantor KPU.

“Apalagi untuk persyaratan administrasi sangat ketat dan harus lengkap. Jika persyaratan sesuai UU nomor 7 tidak bisa dipenuhi, Parpol tidak bisa diikutsertakan dalam Pemilu 2019,” ujarnya.

Sementara Komisioner KPU Palangka Raya, Wawan Wiraatmadja menambahkan, dalam kegiatan itu, mengundang 12 parpol lama dan 6 partai baru yakni PSI, Perindo, Partai Berkarya, Idaman dan Garuda.

Tahapan verifikasi akan dilakukan untuk seluruh partai. Tetapi yang membedakan, untuk partai lama hanya dilakukan verifikasi administrasi saja. Sedangkan bagi partai baru, sampai dilakukan verifikasi tahapan faktual.

“Minimal 258 kartu anggota, yang harus diserahkan dan juga e-KTP anggota parpol. Jumlah ini diambil dari data agregat per kecamatan yang sudah ditetapkan Kemendagri dan diserahkan ke KPU pada September lalu. Untuk Kota Palangka Raya, waktu itu jumlah penduduk sebanyak 258.550, sehingga dari 1/1000 didapat 258,” ujarnya. (TV)