Kasus ‘Joki Kunker’, Kejari Banjar Bantah Geledah Kantor DPRD

oleh

MARTAPURA – Perkara dugaan tindak pidana korupsi perjalanan Dinas DPRD Banjar terus diusut sampai tuntas oleh Kejaksaan Negeri Banjar.

Kasus yang dikenal dengan istilah ‘Joki Kunker’ ini memasuki babak baru ketika Tim Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar bersama BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan mendatangi gedung rakyat tersebut, Jumat (29/9/17) siang sekitar pukul 11.00 Wita.

Awalnya, pekerja media mendapat informasi Kejaksaan Negeri Banjar akan menggeledah beberapa ruang kerja sekretariat DPRD Banjar, Namun hal tersebut disangkal oleh Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Akhmad Budi Mukhlis.

Tidak ada penggeledahan dari kami (Kejari Kabupaten Banjar), kedatangan saya bersama BPKP Kalsel untuk menyerahkan surat tugas atas permintaan pihaknya melaksanakan audit investigasi laporan keuangan selama 2 tahun terakhir, jelasnya.

Kecurigaan awak media berawal, Setiba di rumah rakyat tersebut, Seluruh personil BPKP dan Kejaksaan Banjar terlihat bergegas memasuki ruang kerja Sekretaris DPRD Banjar Ibrahim G Intan.

Sedangkan ruang kerja seluruh DPRD Banjar terlihat kosong, sebagian besar wakil rakyat tengah melaksanakan kunjungan kerja terjadwal sebelumnya, sehingga gedung rakyat tersebut sangat sepi dan hanya menyisakan beberapa kepala bagian dan staf sekretariat DPRD Banjar.

Sekitar 1 jam berada di ruang kerja Sekretaris DPRD Banjar, rombongan BPKP dan Pidsus Kejaksaan Negeri Banjar langsung meninggalkan ruang pertemuan tersebut.

Tak sepatah katapun yang disampaikan oleh auditor negara yang kehadiran di DPRD Banjar dipimpin oleh Widiatmoko itu. Media hanya mendapat keterangan singkat dari Kasi Pidsus Kejari Banjar Budi Mukhlis.

BPKP Perwakilan Kalsel sebenarnya tiba setengah jam lebih awal. Disusul kemudian tim Pidsus Banjar“Ini bukan penggeledahan, saya hadir ke sini untuk mendampingi BPKP menyerahkan surat tugas dalam rangka audit investigasi laporan keuangan seluruh anggaran perjalan dinas,” ucap Budi Mukhlis.

Budi Mukhlis membenarkan, kehadiran tim auditor dan jaksa ke DPRD Banjar masih terkait tentang kasus perjalanan dinas yang dinilainya ada indikasi pelanggaran.

Disinggung progres kasus perjalanan dinas, Budi mengakui tahap penyelidikan telah 80 persen, dalam waktu tidak begitu lama segera naik ke tahap selanjutnya yaitu penyidikan.

Ia juga mengabarkan, bahwa perkembangan penyelidikan tidak fokus ke joki kunker. Pihaknya minta seluruh informasi perjalan dinas selama 2 tahun. Seluruh data harus di-breakdown dan di-opname untuk mengetahui duduk perkara.”Insya Allah tidak terlalu lama lagi penyelidikan selesai.

“Kami hadir ke DPRD Banjar untuk mendukung BPKP agar proses audit berjalan cepat.” tuturnya.