Biaya Pembuatan Sertifikat Prona di Singkawang Capai Rp500 Ribu

oleh
Sarmara Dewi saat menunjukan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

SINGKAWANG – Mantan anggota DPRD Kota Singkawang, Reni Asmara Dewi mempertanyakan besarnya biaya pembuatan sertifikat Prona yang dialami warga Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kalimantan Barat.

“Setahu saya, sertifikat Prona yang diluncurkan Bapak Presiden RI, Joko Widodo itu sudah ditanggung dari dana APBN dan itu gratis,” kata Reni, Rabu (27/09/17).

Berdasarkan surat yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, biaya yang akan dikeluarkan masyarakat untuk per persilnya sebesar Rp250 ribu.

“Tapi mengapa masyarakat yang ada di Singkawang khususnya di Kecamatan Selatan, biaya yang dikenakan ke masyarakat sebesar Rp500 ribu, bahkan lebih,” ujarnya.

Terkait dengan adanya besaran biaya tersebut, dia meminta instansi yang menangani permasalahan Prona ini untuk turun melakukan pengecekan di lapangan.

“Karena saya yakin, dengan biaya yang lebih dari Rp250 ribu ini, ada dugaan pungli di dalamnya,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi mengatakan, untuk membuktikan adanya pungli atau tidak harus dilihat dulu kasus per kasus.

“Artinya untuk membuktikan pungli atau tidak, kita harus melihat dulu apakah tanah yang dipatok itu merupakan tanah gambut, tanah keras atau tanah lembut,” kata Agus.

Memang, biaya yang ditetapkan sesuai surat yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk di Kalbar biayanya sebesar Rp250 ribu.

“Permasalahannya, biaya Rp250 ribu ini cukup apa tidak di lapangan, baik itu biaya patok, letak tanah, luas tanah, dan sebagainya,” ujarnya.

Tapi alangkah baiknya, permasalahan itu dilaporkan dulu ke instansi yang terkait seperti BPN.

“Bagi masyarakat yang menganggap itu pungli, silahkan laporkan saja ke BPN untuk melihat kasusnya seperti apa di lapangan,” pintanya. (jarwok)