Pemkab Kotabaru Ajukan Banding Terkait Gugatan 13 ASN

oleh
Kabag Hukum Setda Kotabaru, Basuki

KOTABARU – Akhirnya kuasa hukum Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan sudah mengajukan Akte Banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui PTUN yang ada di Banjarmasin.

Sekaar mengingatkan, PTUN Banjarmasin pada tanggal 12 September 2017 lalu telah memenangkan gugatan yang dilayangkan oleh 13 orang pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di fungsionalkan oleh Bupati Kotabaru. Hanya saja, dengan adanya putusan tersebut masih ada upaya dari Pemerintah Daerah Kotabaru untuk melayangkan Banding.

“Kami dari bagian hukum Setda Kotabaru sudah mengajukan Akte Banding ke PTUN Jakarta melalui kantor PTUN di Banjarmasin pada Selasa (19/09/17) kemarin,” ujar Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kotabaru, Basuki kepada B-ONETV ketika dijumpai Selasa (26/09/17).

Dikatakannya lebih jauh, selanjutnya pihaknya akan menyampaikan memori Banding yang perkiraan akan dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2017 besok yang kemudian akan menunggu prosesnya berdasarkan penilaian dari majelis hakim.

“Kita sih optimis saja bisa menang dengan pengajuan Banding, dan kemudian kita tunggu saja prosesnya karena yang akan melakukan penilaian adalah majelis hakim PTUN Jakarta,” jelasnya kemudian.

Menurutnya, kalaupun nanti pada prosesnya ternyata pengajuan Banding dari Pemda Kotabaru tetap saja kalah maka bisa saja ada upaya lain untuk menempuh jalur yang lebih tinggi yakni Kasasi karena secara aturan hal itu diperbolehkan.

“Pada prinsipnya kami dari bagian hukum hanya melaksanakan tugas sebagai kuasa hukum Pemerintah Daerah dan itu diatur dalam Permendagri nomor 12 tahun 2014 tentang pedoman penanganan perkara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,” terangnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kotabaru H Said Ahmad mengatakan, dengan adanya putusan PTUN Banjarmasin yang berkenaan tentang ASN yang di fungsionalkan sebanyak 13 orang oleh kepala daerah akan ada upaya lanjutan yakni banding dan itu pasti akan berproses.

“Bupati sudah mengatakan Kepala Bagian Hukum Setda bahwa akan banding terhadap putusan itu, yang berarti masih akan proses,” katanya. (Yh)