Murni Bantu Masyarakat, Solikah Divonis Bersalah

oleh

BARITO UTARA – Kasus yang menimpa Solikah, mantan Kepala Desa Jamut, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan tengah hanya tumbal dari pada masyarakatnya.

Hal tersebut disampaikan Arnan, selaku pemilik tanah adat dan saksi ketika di persidangan  pengadilan Tipikor kota Palangka Raya.

Arnan menceritakan, bermula saat mantan Kades Solikah terjerat kasus  karena menandatangani SKT milik warga Desa Jamut, karena merasa iba terhadap warga setempat yang sudah membuka dan mengelola lahan agar mendapat ganti rugi dari pemerintah daerah untuk pembebasan lahan bendungan dan irigasi.

“Namun  tujuan mulia mantan Kades tersebut membuat malapetaka bagi dirinya dan keluarganya sendiri,” ungkap Arnan.

Padahal Kades tersebut, tidak mendapatkan uang sepersen pun dari hasil penjualan lahan tanah masyarakat tersebut. Bahkan warga Jamut  yang memiliki SKT bukan tanah hak miliknya, melainkan tanah hak milik warga adat Desa lijo.

Seharusnya, lanjut Arnan, yang diproses kejaksaan tersangkut kasus penjualan tanah itu bukan mantan Kades Solikah, tetapi yang mengaku  pemilik tanah atau SKT.

“Karena merekalah yang menerima uang seratus persen,” ungkap Arnan.

Hal senada diungkapkan Frans Simamora, suami mantan kades Solikah.

“Istri saya hanya tumbal dari masyarakatnya. Istri saya tidak makan uang itu sedikitpun, kami merasa di zolimi dengan kasus ini,” tutur Frans.

Simomora mengatakan, jika istrinya terbukti memakan uang atau korupsi uang tanah, dirinya ikhlas istrinya di penjara. Apalagi dirinya merupakan masyarakat kecil yang hanya sebagai tumbal penegak hukum kecemburuan dan kedengkian.

Bukan itu  saja, Frans Simamora pun menyesalkan Kejaksaan Barito Utara yang terkesan seperti memaksakan, supaya istrinya di penjara.

“Banyak keganjilan yang terlihat, karena bukan kepala desa pengguna anggaran dan pengambilan keputusan terkait proyek pembebasan lahan 60 hektare untuk bendungan itu. Tetapi yang mengambil keputusan adalah tim 9 dari pemerintahan Barito Utara,” ungkapnya.

Dalam putusan  hakim Tipikor di Palangka Raya, Solikah mantan kades mendapat vonis satu tahun penjara, namun JPU yang diketuai Lucky wijaya SH, MH, Aditya, dan rekan, merasa tidak puas dan akan melakukan banding di Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah.

“Jaksa tersebut merasa tidak puas, sehingga memaksakan kehendak dan melakukan kesasi ke MA, nanun sampai sekarang putusan MA belum turun juga,” paparnya.

Simamora berharap, Mahkamah Agung Republik Indonesia mempertimbangkan kasus yang menimpa istrinya, dan proses hukum harus berlaku adil termasuk masyarakat kecil. (beni roska)