Ini Nih..! Penjelasan BPN Kalbar Terkait Banyaknya Tumpang Tindih Sertifikat

oleh
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Barat, A Samad Soemarga bersama staff.

PONTIANAK – ┬áKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Barat, A Samad Soemarga mengungkapkan, jika kejadian tumpang tindih sertifikat tanah, lebih disebabkan karena pemilik lahan tidak mau menjaga dan merawat lahannya dengan memasang tanda batas tanah.

“Jika pemilik menguasai lahan secara fisik, tentunya kejadian sertifikat ganda tak bakalan terjadi. Sebab, tumpang tindih sertifikat tanah terjadi bukan kesalahan BPN, tapi pada masyarakat karena setelah diberi sertifikat tak menjaga, merawat dan memasang tanda batas,” paparnya di Pontianak, Sabtu (23/09/17).

Meskipun demikian, dirinya tak menutupi kejadian tersebut. Menurutnya, berbagai upaya pun sudah dilakukan dengan tidak berlepas tangan tanpa solusi.

“Dalam penanganan BPN langsung menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan rekontruksi ulang di lapangan. Tapi untuk penindakan, memang tak bisa karena BPN bukan polisi pertanahan. Makanya untuk menghindari tumpang tindih sertifikat pemilik lahan harus melakukan pengawasan,” Jelasnya.

Lanjutnya, di satu sisi aparat pemerintah desa juga bisa menerbitkan surat keterangan tanah di atas sertifikat. Tentu menjadi dilema, sedangkan BPN hanya tempat pendaftaran hak milik tanah.

“Oleh karenanya, saat ini kami terus memperbaiki pelayanan administrasi. Salah satunya untuk menghindari kejadian seperti itu,” katanya.

Ia pun menyadari lahan tanah Kalbar begitu luas, yang belum diimbangi dengan SDM BPN yang terbatas. Dengan demikian bukan tugas mudah memberikan apa yang jadi keinginan masyarakat tanpa tumpang tindih sertifikat.

“Tapi kalau dilihat keseluruhan pelayanan dan kinerja BPN sudah dilakukan maksimal. Tahun ini saja, BPN Kalbar sudah menyelesaikan 25 persen program sertifikasi pemerintah pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan jumlah keseluruhan 160 ribu bidang yang disebar 14 kabupaten kota di Kalbar,” terangnya.

Sedangkan dirinya meminta, peran serta pemerintah setempat untuk ikut mendorong menggerakkan masyarakat untuk penyiapan dokumen alas hak yang selama ini masih terbatas.

“Jika miliki alas hak kuat, si pemilik dapat mempunyai kekuatan dengan lahan miliknya. Tentu dengan tidak menyepelekan tanda batas dan penelantaran lahan,” katanya.

Sementara, untuk kinerja BPN Kabupaten Kota di Kalbar, dirinya juga meminta untuj terus berinovasi. Jangan diam di tempat. Seperti layanan online saat ini sudah bagus termasuk pembayaran tunai yang sekarang bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi.

“Saya harap ke depan pembayaran tunai oleh masyarakat tak ada lagi, dan saya ingatkan kepada petugas untuk tidak bermain dibalik meja. Jika ditemukan pungli masyarakat dapat melapor ke Kanwil BPN Kalbar agar bisa ditindaklanjuti,” tutupnya. (Budi)