Transparan ADD dan ADN Nagari Koto Baru Patut Dicontoh

oleh
Empat pegawai Nagari Koto Baru dalam pemperkenalkan cara pengelolaan anggaran yang benar

SIJUNJUNG – Ketransparanan dana desa maupun dana nagari, sangat ditunggu-tunggu masyarakat umum di seluruh pelosok negeri ini, supaya keterbukaan pengunaan anggaran bisa sampai kepada program yang ditujukan ke masyarakat. Hal ini diterapkan di Nagari Koto Baru, Kecamatan IV Nagari untuk Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap anggaran tersebut.

Nagari yang  berpenduduk hampir 3500 jiwa ini mengelola anggaran dengan baik, semua ini terlihat di setiap persimpangan di dalam nagari (kelurahan) ada di baliho bertuliskan total angggaran di tahun ini. Ini dilakukan agar anggaran tahun 2017 dapat terkelola dengan benar dan tepat sesuai dengan rinciannya.

Adapun anggaran dana desa ditambah alokasi dana nagari dan bantuan kabupaten beserta pendapatan lain-lainnya  untuk Nagari Koto Baru pada tahun 2017 sebanyak Rp1.922.851.784 dibagi dalam empat bidang pekerjaan diantarannya sebesar 42,26 persen untuk penyelengaraan pemerintah nagari yang dibagi dalam sepuluh bidang yakni, belanja pegawai sebesar Rp 367.270.000, belanja barang dan jasa sebesar Rp115.662.620, belanja modal sebesar Rp209.759.546, operasional BPN/BPD sebesar Rp15.000.000, operasional jorong 3 sebesar Rp6.000.000, fasilitas distribusi raskin sebesar Rp2.500.000, fasilitas kaur pemerintah sebesar Rp5.000.000, pembuatan profil nagari sebesar  Rp20.000.000, operasional PBB sebesar Rp9.856.617 dan pemilihan wali nagari sebesar Rp26.060,000.

Untuk 46,81 persen buat pelaksanaan pembangunan desa dibagi sebanyak 12 bidang pekerjaan dengan anggaran Rp860.803.000. Kemudian 9,56 persen untuk pembinaan masyarakat nagari sebesar Rp175.980.000 dibagi dalam lima bidang perkerjaan. Serta 5,60 persen untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp103.000.000 dibagi dalam enam bidang pekerjaan dan sebesar 0,32% biaya tidak terduga sebesar Rp6 juta di Nagari Koto Baru.

“Ini menunjukan transparan dan jujur kepada masyarakat ketika anggaran sudah turun ke desa,” ungkap PJ Nagari  Koto Baru, Gon Hasri kepada B-ONETV Jumat sore (22/09/17).

Sebagai PJ wali nagari, Gon Hasri menjelaskan hal ini dilakukan sebagai contoh buat nagari dan desa lain di seluruh Indonesia, tentang cara yang benar dalam mengelola dana desa. Sehingga, anggaran 2017 tersebut berguna untuk masyarakat Koto Baru dalam membangun nagari dengan baik.

“Agar nagari lebih maju, bermatabat dan elok mengunakan dana tersebut,” tegasnya.

Gon Hasri berharap, di tahun 2018 mendatang, anggaran untuk membangun  desa maupun nagari lebih besar lagi, supaya pembangunan di semua desa maupun nagari merata dan maju seperti desa – desa di pulau  Jawa.

“Jika satu desa memiliki insfratruktur yang bagus, maka perekonomian pun akan terus meningkat,” pungkasnya. (Benros)