Ratusan Guru Honorer K2 Kapuas Tuntut Pembayaran Gaji

oleh
Suasana para guru K2 saat mendatangi Kantor Disdik Kabupaten Kapuas

KUALA KAPUAS – Sebanyak 131 guru honorer dan 48 administrastor sekolah kategori 2 (K2) yang ada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kapuas.

Kedatangan ratusan honorer itu dalam rangka meminta tambahan gaji agar dibayar penuh, selama 12 bulan dalam satu tahun. Pasalnya, sejak adanya K2 itu, yakni pada tahun 2014 hingga 2016, tambahan gaji honorer guru dan administrasi hanya enam bulan dalam satu tahun.

Widodo, salah seorang guru honorer K2 mengatakan, kedatangan ke Disdik Kapuas untuk meminta solusi agar gaji guru honorer K2 dibayarkan 12 bulan dalam satu tahun, bukan 6 bulan dalam satu tahun.

“Kami mengajar selama 12 bulan. Jadi kami minta tambahan gajinya 12 bulan juga,” ujar Widodo, Jumat (22/09/17).

Dia mengungkapkan, pembayaran tambahan gaji sejak tahun 2014 hingga 2016 hanyar dibayarkan 6 bulan dalam satu tahun.

“Untuk itu, kita minta pada tahun 2017, pembayaran tambahan gajinya dibayarkan full 12 bulan,” tegasnya.

Kedua, sambungnya, pihaknya juga mempertanyakan SK kolektif Bupati Kapuas tentang K2 selama ini. Karena SK itu bukan penunjukan tugas dari bupati, tetapi hanya SK penambahan gaji.

“Ini kami minta penjelasan. Karena kalau guru kontrak SK-nya dari bupati mendapat penunjukan tugas, sedangkan kami hanya SK penambahan gaji,” terang Widodo.

Ketiga, lanjutnya, apabila ada penerimaan PNS, pihaknya meminta agar K2 diprioritaskan.

“Karena guru K2 ini sudah bekerja selama puluhan tahun,” ucapnya.

Sementara itu, Kadisdik Kapuas, Drs. Ilham Anwar mengatakan, untuk pembayaran gaji tambahan honorer guru K2 dan administrator sekolah, pihaknya akan memperjuangkan agar tahun ini dibayarkan selama 12 bulan.

“Saya akan perjuangkan untuk mengusulkan itu. Dan ranah saya hanya sebatas mengusulkan, bukan memutuskan. Tapi yang pasti saya akan berjuang untuk itu,” ucap Drs Ilham Anwar, didampingi Kabid Dikdas Hassan.

Ditanya kenapa sejak tahun 2014 hanya dibayarkan 6 bulan saja, Ilham menyebutkan bahwa itu tambahan gaji saja, dan keterbatasan anggaran.

Kemudian, kata Ilham, pihaknya menginginkan agar para guru itu profesional.

“Yang mana kewenangan pusat, dan yang mana kewenangan daerah,” ujarnya.

Mengenai perubahan status SK, dari SK kolektif menjadi pribadi, bukan kewenangan saya.

“Jadi masalah ini silahkan mereka (guru honorer K2) mengkoordinasikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kapuas. Kalau nanti di SK kan, ya kita siap,” jelasnya.

Untuk seleksi ASN agar diprioritaskan dari K2, lanjutnya, bukan ranah pihaknya.

“Karena seleksi ASN itu ada PP yang mengaturnya. Bukan kewenangan saya,” ucap Ilham Anwar.

Terpisah, Deny, yang juga guru honorer K2 yang bertugas di SMP 1 Timpah mengungkapkan, sebelum mendatangi Kantor Disdik Kapuas, pihaknya dikabarkan akan bertemu dengan Bupati Kapuas menyangkut beberapa tuntutan dan harapan kami.

“Ternyata tidak jadi, dan di suruh ke Kantor Disdik Kapuas,” singkat Deny. (Nad)