Penyaluran ADD Tahap 2 Terancam Molor

oleh
Kepala Bidang Pemerintahan Kelurahan dan Desa,Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Ramadan Fitriadi

MUARA TEWEH – Penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) tahap dua, yang seyogyanya pada bulan Agustus 2017 terancam molor. Karena hingga saat ini hampir seluruh kepala Desa masih belum melakukan pelaporan.

Kepala Bidang Pemerintahan Kelurahan dan Desa, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Ramadan Fitriadi kepada b-onetv, Selasa (18/09/17) mengatakan, harusnya pelaporan disampaikan pada bulan Juni untuk penyaluran tahap dua pada Agustus 2017.

Menurutnya, dari 93 Desa yang mendapatkan alokasi dana desa, untuk penyaluran tahap dua hanya sepuluh desa yang sudah disalurkan. Diantaranya, Lemo 1, Trahean, Bintang Ninggi 2, Tawan Jaya, Benangin 2, Sampirang 1, Mampuak 1, Sei Liju, Jamut, Batu Raya 1, Walur dan Muara Pari .

“Dari keseluruhan desa di sembilan kecamatan, hanya dua belas desa yanh sudah disalurkan anggaran dana desa tahap dua,” kata Ramadan Fitriadi.

Menurutnya, untuk tahun anggaran 2017 Barut, telah mendapat kucuran kurang lebih Rp 45 miliar alokasi dana desa, kemudian untuk Dana Desa dari pusay sebesar kurang lebih Rp 74 miliar. Dalam pertanggungjawabannya kedua alokasi berbeda.

Misalkan untuk dana desa, kepala desa hanya menyampaikan realisasi penggunaan anggaran keuangan untuk fisik pembangunan. Sedangkan alokasi dana desa, di samping menyampaikan realisasi penggunaan anggaran, juga ada surat pertanggungjawaban (SPJ)

“Dengan adanya surat pertanggungjawaban ini, maka banyak desa yang belum siap untuk membuat laporan, sehingga sampai saat ini baru beberapa desa yang sudah disalurkan dana tahap dua,” katanya.

Menurut Ramadan, untuk pembuatan SPJ juga harus melibatkan kecamatan untuk verifikasi data laporan dan juga pengawasan di lapangan. Sedangkan pihaknya hanya mengoreksi seluruh laporan yang dibuat kepala desa masing masing.

“Mungkin faktor inilah hampir seluruh. Desa belum menyampaikan. Sebab untuk penyaluran tahap dua, harus berdasarkan laporan kegiatan tahap pertama,” tandasnya. (Bn)