Cornelis: Tindakan Pencegahan Korupsi Tidak Populer

oleh
Gubernur Kalbar Saat Menyampaikan Sambutan Raker Bersama Kades dan Lurah serta Camat se Kabupaten Sanggau

SANGGAU – Gubernur Kalbar, Cornelis pada Rapat kerja bersama Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah Se Kabupaten Sanggau yang dilaksanakan di GPU, Selasa (19/09/17) sore menyampaikan, tindakan pencegahan korupsi dinilainya tidak populer.

Hal itu mengingat uang yang digunakan di ADD/DD merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga dibutuhkan aparat untuk mengawal dan melakukan pencegahan korupsi sebagai bentuk pencegahan korupsi.

“Tapi Bapak/Ibu boleh tanya Jaksa boleh tanya poisi, tindakan pencegahan itu tidak populer,” katanya dihadapan 163 Kades dan 6 Lurah serta Camat dan Kapolsek se Kabupaten Sanggau.

Raker tersebut mengangkat tema “Melalui raker pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa kita perkuat kapasitas pengelolaan keuangan desa guna mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera’.

Gubernur mengingatkan para Kades untuk berhati-hati menggunakan Dana Desa yang diberikan Pemerintah yang dinilai cukup besar yang diberikan kepada setiap Desa. Pemerintah berupaya jangan sampai korupsi di pusat pindah ke daerah dan seolah-olah Kepala Desa tidak mampu mengelola dana desa itu dengan baik. Tantangan itulah yang dijawab Pemerintah dengan melibatkan pendampingan yang sesuai keputusan Presiden supaya tidak terjerat masalah hukum. Untuk itulah, Kejaksaan, Polri dan BPKP memberikan pemahaman supaya korupsi ini tidak terjadi.

“Kalau penggunaannya sesuai prosedur dan sesuai aturan tidak perlu takut, untuk itulah hari ini dilaksanakan raker ini. Kegiatan ini mencoba mengajak kita merubah pola pikir dan melakukan revolusi mental bersama aparat penegak hukum,” ujarnya.

Sebagai Gubernur dia tidak bosan mengingatkan para Kepala Desa menjalankan aturan dengan benar sesuai prosedur yang berlaku.

“Lakukan perencanaan secara terbuka, laksanakan dengan transparan, jalankan itu sesuai prosedur, pasti selamat,” ingatnya.

Dia meminta para Kades dan Camat mengikuti kegiatan raker ini dengan baik. Jangan cuma datang, duduk, diam, pulang.

Sementara Bupati Sanggau, Paolus Hadi meminta BPM Pemdes untuk melaporkan 12 Kades yang tidak mengikuti raker. Terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2017, besaran dana desa di Kabupaten Sanggau ini kurang lebih Rp 131 milyar dan alokasi dana desanya Rp 92,551 milyar, bagi hasil pajak dan retribusi daerah Rp 3,56 milyar sehingga rata-rata APBDes di Kabupaten Sanggau Rp 1,4 milyar.

“Itu rata-rata, ada yang lebih dan ada juga yang dibawah itu, tapi rata-ratanya 1,4 milyar,” katanya, Bupati juga melaporkan bahwa penyaluran dana Desa tahap I di tahun 2017 telah disalurkan sebesar 60 persen dengan jumlah Rp78,25 milyar atau sama dengan alokasi dana Desanya Rp 37,20 milyar.

“Berarti baru 60 persen dan kami masih ada PR 40 persen,” terangnya. (indra)