Polda Papua Tahan Bupati Biak Numfor

oleh

JAYAPURA – Bupati Mamberamo Raya, Papau, Thomas Alva Edison Ondy, SE ditahan Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dit Krimsus Polda Papua, Senin (18/09/17) pukul 13.00 WIT, terkait kasus Korupsi APBD Kabupaten Mamberamo Raya, Tahun 2011 s/d Tahun 2013.

Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Papua, AKBP Anthon B. Maring mengatakan, penahanan ini berdasarkan SP HAN/16/IX/2017/ Ditreskrimsus tanggal 18 September 2017 mendasari surat Menteri Dalam Negeri No. 356/418/SJ tanggal 13 September 2017, tentang persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan penahanan terhadap Thomas Alva Edison Ondy, SE, Bupati Biak Numfor yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pada APBD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2011 s/d Tahun 2013.

Tersangka diduga melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan kerugian negara sebesar Rp84.228.649.117 dan penyelamatan uang negara/penyitaan aset yang telah dilakukan oleh penyidik berupa uang tunai sebesar Rp116.372.110, satu unit rumah, dua unit mobil Toyota Inova dan satu unit mobil Toyota Avanza.

Penyelidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi ini dilakukan Polda Papau berkat adanya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2013 nomor : 39 C/LHP/XIX JYP/12/2014 tanggal 02 Desember 2014, dimana dalam LHP tersebut ditemukan pengeluaran uang dari Kasda Kab Mamberamo Raya yang tidak melalui SP2D yang berindikasi kerugian Negara sebesar Rp35 Miliar.

“Setelah dilakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, didapatkan alat bukti yang cukup, sehingga Polda Papua melaksanakan gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan,” tuturnya.

Dalam proses penyidikan, Polda Papua telah melakukan pemeriksaan terhadap 27 Orang saksi, dari pihak SKPD Setda Kabupaten Mamberamo Raya dan Bank Papua. Polda Papau juga melakukan penyitaan terhadap 209 (Dua ratus Sembilan) jenis barang bukti yang ada kaitan dengan perkara tersebut.

Dari Hasil Penyidikan tersebut tergambar adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka dengan cara, tersangka menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kabag Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya dengan cara memindahbukukan Kasda Kabupaten Mamberamo Raya sejak tahun 2011 s/d 2013 ke rekening pribadi milik tersangka.

“Dari Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Papua, didapatkan kerugian Negara sebesar Rp84.228.649.117,” katanya.

Tersangka diduga melanggar pasal 2 dan 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi dan pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

“Tersangka terancam hukuman  dua puluh tahun penjara terkait Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi,” tegasnya.

Rencana Tidak Lanjut, Dit Reskrimsus Polda Papua akan Melakukan pengiriman tersangka dan Barang Bukti Ke Kejaksaan Tinggi papua (Tahap II).  (Pers Release)