Banggar DPRD Kapuas Konsultasi ke Kemendagri

oleh
Ketua dan anggota DPRD Kapuas saat konsultasi ke Kemendagri RI

KUALA KAPUAS –  Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota, Badan Anggaran (Banggar), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah melakukan koordinasi dan konsultasi (Kakor) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI di Jakarta. Kegiatan ini berlangsung sejak mulai 17 hingga 20 September 2017.

“Sebagaimana jadwal Badan Musyawarah (Banmus), kita dari Banggar Dewan Kapuas melakukan Kakor ke Kemendagri dan Kemenkeu. Kakor itu terkait tindak lanjut PP 18 tahun 2017,” ujar Ketua DPRD Kapuas Algrin Gasan SHut, melalui via telepon selulernya, Senin (18/09/17).

Selain itu, lanjut Algrin, pihaknya juga mengkonsultasikan program percepatan daerah otonomi baru (DOB) terkait desain ibu kota serta naskah akademik.

“Yang mana dalam Kakor itu, kita didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kapuas , Kabag Pemerintahan Setda Kapuas, Kepala Bappeda Kapuas, dan Kabag Hukum Setda Kapuas,” ungkap legislator asal partai yang berlambang pohon beringin itu.

Algrin menambahkan, selain Banggar, Komisi I, II, III, dan IV juga melakukan Kakor. Seperti Komisi dan IV Kakor ke Kemenpora, Kemendagri, dan KONI Pusat tentang rangkap jabatan KDH, Wakil KDH, pejabat struktural, dan fungsional, serta anggota DPRD dalam kepengurusan KONI.

“Untuk Kakor gabungan komisi I dan IV ini di dampingi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemuda Olahraga Kapuas,” terangnya.

Selanjutnya, kata Algrin, untuk Komisi III Kakor ke Kementerian PUPR bagian perumahan, dan ke DPRD DKI Jakarta tentang perda pengelolaan Rusunawa. Serta juga ke Kemenhub tentang pengerukan alur sungai Kapuas Murung, yang di dampingi oleh Dinas PUPRPKP Kapuas bidang perumahan, dan Dishub Kapuas.

Sedangkan Komisi II, tambahnya, Kakor ke Dinas Penanaman Modal dan ke PTSP Provinsi DKI Jakarta.

“Kakor itu berkaitan tentang penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan perijinan satu pintu, yang di dampingi DPMPTSP Kapuas,” pungkasnya. (Nad)