PT AGU Jangan Rampas Hak Warga

oleh
Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Abdurahman

MUARA TEWEH – Rencana PT.AGU dan Dewan Adat Dayak (DAD) Barito Utara, Kalimantan Tengah menyeret pemerintah Daerah untuk hadapi tuntutan 7 warga desa di Kecamatan Gunung Timang.

Saprudin S.Tingan, Sabtu (16/09/17) mengatakan, juru bicara dari tujuh desa yaitu ketua GERDAYAK Barito Utara telah memaparkan data sejak tahun 1998 sampai sekarang.

Dari hasil paparan ini, ditemukan beberapa pelanggaran hukum di sana membuat masyarakat yang menjadi korban, bahkan pemerintah daerah juga demikian.

“Anehnya lagi pihak perusahaan sekarang minta dimediasi oleh pemerintah daerah apakah hal tersebut tidak lucu dan aneh, karena kalau kita tarik kebelakang berapa kali sudah pemerintah daerah ikut campur tangan menangani masalah PT.AGU tidak pernah beres,” kata Saprudin S.Tingan.

Hal ini juga, kata dia disebabkan pimpinannya selalu silih berganti.

“Bisa dibayangkan selama hitungan bulan saja beberapa pimpinan sudah hilang dan datang yang baru, sehingga masalah ini nampaknya terus terjadi,” kata dia.

Sementara itu kepala bidang perkebunan Barut, Abdurahman mengatakan, keberadaan perusahaan ini memang dari dulu hingga sekarang terus mendapat tuntutan dari warga, terutama kebun plasma. Tapi anehnya perusahaan ini terus berkelit dengan argumennya.

Harusnya kebun tersebut dikembalikan kepada masyarakat tujuh Desa dan jangan rampas hak warga. Hal ini sesuai dengan ketentuan. Dimana perusahaan yang beroperasi wajib melakukan pola kemitraan dengan warga sekitar.

“Masyarakat selama ini memang menuntut haknya. Sementara perusahaan nampaknya mengulur waktu dan ini terus terjadi,” pungkasnya. (Tim)