TP4D Barito Utara Mediasi Lahan Bandara

oleh

MUARA TEWEH –  Tim Pengawas, Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, saat ini telah melakukan kerja sama dengan lima instansi diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, Dinas Pasar, KB dan Bandara.

Dari lima instansi tersebut, pihak kejaksaan telah melakukan kerja sama dalam pengawasan setiap kegiatan dengan menggunakan anggaran, agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk tehknis serta tidak terjadi penyimpangan.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Barito Utara, Bernard EK Purba, mengatakan, dari lima dinas yang ada, pihaknya terus melakukan pengawasan mulai dari proses lelang hingga proyek selesai dikerjakan.

Selain proses lelang juga disertakan dalam mediasi setiap permasalahan yang muncul seperti halnya sengketa lahan yang digunakan untuk pembangunan tersebut.

“Seperti halnya masalah penanganan lahan bandara,” ungkap Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Barito Utara, Bernard EK Purba, Rabu (13/09/17).

Menurut Bernard EK Purba, proyek bandara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan, saat ini sedang dalam pemgerjaan terutama pembuatan pagar keliling. Namun setelah dikerjakan ada empat orang warga setempat yang mengklaim lahan tersebut belum dibayar.

Bahkan mereka juga mengirimkan surat kepada dinas terkait mengenai permasalahan lahan itu, sehingga kejaksaan diminta ikut melakukan mediasi, agar kegiatan berjalan sesuai harapan.

“Dengan adanya permasalahan ini, kita juga dilibatkan dan bukan saja pengawasan dalam kegiatan,” katanya.

Terpisah Kepala Bagian Pemerintahan setda Barut, Masrani mengatakan, surat empat orang warga Trinsing memang sudah diterima, dimana pada intinya mereka juga minta ganti rugi lahan yang terkena dampak pembangunan pagar tersebut.

Menurutnya, lahan yang diklaim itu bukannya terkena pembangunan pagar, akan tetapi hanya limbah buangan tanah uruk saja. Karena lahan bandara sebelumnya telah dilakukan ganti rugi secara keseluruhan.

“Lahan yang diklaim itu memang hanya terkena dampak tanah buangan yang dilakukan oleh kontraktor,” kata Masrani. (Bani)