Putusan PTUN Menangkan 13 Pejabat ASN, Pemkab Kotabaru Lakukan Banding

oleh
Sekda Kabupaten Kotabaru, H. Said Ahmad

KOTABARU –  Tiga belas orang pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sempat difungsionalkan oleh Bupati Kotabaru, Kalimanten Selatan, akhirnya mendapat sedikit kabar baik, karena gugatan yang mereka layangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin, akhirnya memenangkan 13 orang yang diantaranya adalah mantan Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan dan sebagainya, pada sidang yang berlangsung Selasa (12/09/17).

Akan tetapi, perjalanannya belum selesai karena dengan putusan dari PTUN tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru tengah bersiap melakukan upaya banding untuk proses lanjutan.

Ditemui Rabu (13/09/17), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kotabaru, H. Said Ahmad mengatakan, dengan adanya putusan PTUN tersebut berkaitan dengan ASN yang difungsionalkan sebanyak 13 orang oleh kepala daerah, akan ada upaya lanjutan yakni banding dan itu pasti akan berproses.

“Kemarin Bupati mengatakan, Kepala Bagian Hukum Setda akan banding terhadap putusan itu. Artinya, masih ada proses dan seandainya diterima, maka akan dilaksanakan Bupati. Namun ini banding dan masih berlanjut,” terangnya.

Karena masih berproses, pejabat yang di fungsionalkan belum bisa menempati posisi semula.

“Kita hargailah proses hukum yang berjalan, nantinya seperti apa dan lihat saja hasilnya,” jelasnya.

Menurutnya, kalaupun nanti pada pengajuan banding ternyata tidak dimenangkan, tentunya menjadi kebijakan Bupati mengambil langkah berikutnya.

“Karena kebijakan ditangan Bupati dan kalau Sekda tidak punya kebijakan terkait itu. Yang jelas untuk sekarang, kita hargai saja proses hukum dengan upaya yang dilakukan,” tambahnya.

Sementara mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru, Cipta Waspada saat dimintai keterangan menyatakan, sebanyak 13 orang pastinya taat hukum serta aturan dan menghargai proses yang berjalan. Dengan adanya upaya banding dari Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bupati Kotabaru, tentunya itu merupakan haknya.

“Kita tunggu saja nanti seperti apa hasilnya. Prinsipnya, kami taat hukum dan kalaupun ada upaya banding maka silahkan saja,” ucapnya.

Senada dengan itu, H. Abdul Hamid selaku mantan Kepala Dinas Peternakan juga menegaskan, kalau memang ada pengajuan banding, diharapkan yang bersangkutan jangan sampai mempergunakan uang negara, karena kasian masyarakat kalau sampai itu terjadi.

“Sekali lagi saya katakan bahwa kami taat aturan dan hukum, mestinya Bupati Kotabaru juga begitu karena kami selain melakukan upaya PTUN sudah mendatangi pihak KASN dan Komnas HAM RI,” cetusnya. (Yhoz)