Ini Jawaban Rektorat, Terkait Pungli di UPR

oleh
Pembantu Rektor III Universitas Palangka Raya, Prof Dr Danes Jayanegara, SE MSi

PALANGKA RAYA –  Untuk menyikapi adanya isu yang beredar di masyarakat, terkait paket pembuatan skripsi mahasiswa  Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) Universitas Palangka Raya (UPR), yang  berkisar dari Rp6 juta sampai Rp 12 juta.

Fakultas yang menaungi kedua jurusan itu hendaknya, bisa segera mengambil langkah, agar dapat meredam rumor yang sudah berkembang. Tetapi apabila memang terjadi, senat fakultas harus segera mengambil tindakan untuk memanggil semua pihak yang terkait dengan isu ini dan menggelar sidang kode etik akademik.

“Ini yang bisa kami sampaikan. Bukan kami menghindar tapi karena kami tidak punya bahan yang detil. Untuk mencari benar atau tidaknya dicari pada tingkat unit ini. Pimpinan unit akan memanggil dan melakukan rapat, setelah itu memberikan laporan kepada rektorat,” kata Pembantu Rektor III Universitas Palangka Raya (UPT), Prof Dr Danes Jaya Negara, SE, MSi, Rabu (13/09/17).

Sebenarnya pihak Universitas tidak menutup mata dan telinga, karena selama ini juga beredar di masyarakat dan sudah bukan rahasia umum lagi, kalau UPR tak lepas dari pungli terhadap mahasiswa.

Untuk itulah, UPR kedepan diharapkan lebih baik lagi dan dapat melakukan perubahan secara total terhadap sistem. Jika memang ada mahasiswa yang dipungut biaya yang tidak masuk akal oleh oknum dosen, hendaknya yang bersangkutan dapat  membawa data lengkap ke dekan atau universitas.

“Bahkan bisa melaporkan ke pihak berwajib,” tegasnya.

Ketika ditanya terkait statemen Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran yang menilai UPR ibarat pepatah hidup segan matipun tak mau, ia menampik jika selama ini perkembangan UPR, hanya mengandalkan dari BNPT yang dialokasi dari kementerian, sehingga lebih lambat berkembang dan secara tata kelola hanya seperti satuan kerja. Kendati begitu, ia mengklaim UPR sudah bisa berkembang dengan baik.

“Terbukti banyak memiliki fakultas dan berada di peringkat 80 nasional,” tuturnya.

Tentu saja untuk bisa terus memajukan UPR, tak hanya mengandalkan dana dari pusat, sehingga harus juga ada sokongan dari pemerintah daerah yang peduli terhadap pendidikan. Apalagi yang masuk UPR, tidak hanya masyarakat Kalteng, namun sejumlah daerah di Indonesia.

Ia juga membantah jika selama ini rektor ataupun petinggi rektorat susah untuk ditemui. Tetapi karena sebelumnya harus mendapat informasi yang jelas terkait masalah yang akan ditanyakan, sehingga tidak mau dulu menemui wartawan.

“Kalau tidak dapat informasi yang jelas, nanti kan bingung menjawabnya, apalagi saat ditanya wartawan tidak ada data yang dipegang. Tapi sebenarnya bisa juga  melalui humas kalau tidak bisa ditemui,” imbuhnya. (tv)