Delapan Kasus Gizi Buruk di Sanggau Terungkap

oleh
Bupati Memimpin Rakor Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sanggau

SANGGAU –  Rapat koordinasi dewan ketahanan pangan yang dipimpin Bupati Sanggau, Paolus Hadi di Sekretariat Daerah Sanggau, Kalimantan Barat, Rabu (13/09/17) terungkap temuan yang cukup mengejutkan.

Sebanyak delapan kasus gizi buruk terjadi di Kabupaten Sanggau ditemukan sejak Januari hingga Agustus 2017. Tentu saja hal ini menjadi fokus pembicaraan Bupati bersama angota dewan ketahanan pangan. Karena menurutnya dewan ketahanan pangan punya andil untuk mencegah terjadinya gizi buruk.

“Tugas dewan ketahanan pangan adalah untuk memfasilitasi seluruh rangkaian penyelenggaraan ketahanan pangan yang meliputi bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi. Itu tugas kita, ” terang bupati yang juga ketua dewan ketahanan pangan Sanggau.

Ia mempertanyakan sejauhmana kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau dan apa-apa yang harus dirubah dan dibenahi, termasuk gizinya.

“Karena kalau ketahanan pangan kita tidak kuat, berimplikasi pada gizi buruk di masyarakat. Kalau kita bicara pangan, bukan hanya soal padi tapi juga perkebunan, peternakan, perikanan dan lain-lain,” ujarnya.

Bupati meminta Dewan Ketahanan Pangan menggunakan data sebagai acuan untuk menjadi pembahasan dalam menentukan kebijakan. Bupati juga meminta agar dewan ketahanan pangan yang terdiri dari OPD terkait bersama Camat se Kabupaten Sanggau untuk saling berkoordinasi.

“Saya tidak mau rapat dewan ketahanan pangan ini hanya bersifat ceremonial, saya mau rapat ini efektif dan ada hasil, kalaupun kita terima gaji dari dewan ketahanan pangan ini rasanya tidak bermartabat kita terima jika persoalan pangan ini tidak berjalan sesuai harapan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan perikanan (Dishangpanghortikan) Sanggau yang juga sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sanggau, H. John Hendri usai rapat koordinasi menyampaikan kasus gizi buruk bukan hanya disebabkan karena kurang makan dan bukan hanya tanggungjawab satu instansi saja. Untuk itu, perlu dipikirkan bagaimana memenuhi gizi masyarakat.

“Disinilah peran dewan ketahanan pangan untuk memeneg stack holder baik itu pemerintah maupun swasta untuk bersama-sama menjaga sekaligus memberikan pemahaman gizi kepada masyarakat,” tuturnya.

Namun ia tidak menapikan bahwa salah satu indikator ketahanan pangan adalah terkait ketersediaan gizi.

John juga tidak membantah bahwa rapat ketahanan pangan yang digelar perdana ini masih perlu penyempurnaan, terutama terkait persoalan data seperti yang disebutkan Bupati dan juga masih kurangnya koordinasi dengan OPD terkait termasuk Camat. Hadir juga dalam rapat tersebut Pasiter Kodim 1204/Sgu Kapten. Eko dan perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Kalbar. (Indra)