Tunjangan Ditambah, Anggota Dewan Diminta Jangan Malas-malasan.

oleh
Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Jumadi

SANGGAU –  Pemerintah menaikan tunjangan Anggota DPRD. Kenaikan yang mencapai 100 persen lebih tersebut, telah diatur berdasarkan PP nomor 18 tahun 2017. Tentu saja keputusan Pemerintah ini membuat Anggota DPRD boleh tersenyum. Namun, dilain sisi, mereka dituntut untuk meningkatkan kinerja.

“Harapan saya dengan adanya kenaikan ini, jangan lagi ada Anggota DPRD yang malas-malasan. Tentunya ada beberapa orang yang malas, kita akui itu. Karena ini kan lembaga. Ada 40 orang, terdiri dari berbagai macam partai politik. Tapi kalau PDI Perjuangan rajin-rajin semua,” kata Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Jumadi, Senin (11/09/17).

Disinggung besaran kenaikannya, Jumadi mengaku masih belum bisa memastikannya.

“Itu tergantung DPKAD, berapa besarannya, ada nomenklaturnya. Karena kan ada tunjuangan rumah, transportasi. Bisa saja segitu (Rp31 juta/perbulan). Kalau sekarang sekitar Rp18 juta,” terang Sekretaris PDI Perjuangan Sanggau itu.

Meski dibebankan kepada APBD, Jumadi tegas mengatakan tak bakal mengurangi dana pembangunan.

“Bagaimana ada pengurangan. Contoh, pembangunan ini kan sudah dianggarkan di APBD murni tahun 2017. Kalau kita kurangi kan ndak bakal jalan. Nah, sekarang kan rata-rata sudah tender, sudah lelang. Tentunya memang sudah ada anggaran yang tersedia yang ini amanat undang-undang yang harus dicari DPKAD, dalam rangka memasukkan anggaran untuk memberikan kenaikan tunjangan seperti ini. Artinya tak akan berpengaruh dengan dana pembangunan,” kilah Jumadi.

Rencananya, kenaikan tunjangan dianggarakan di APBD Perubahan 2017.

“Ini kan amanat undang-undang, tiga bulan setelah keluarganya PP 18 itu wajib dibayarkan oleh pemerintah. Tentu ada payung hukumnya, Raperda sudah kita ketuk. Permendagri nomor 62 sudah keluar. Sekarang tinggal nunggu Perbup,” tuturnya.

Kenaikan tunjangan ini juga, tambah Jumadi, sebagai upaya pemerintah pusat untuk menepis isu atau anggapan bahwa anggota dewan korupsi.

“Untuk menghilangkan image itu dinaikkanlah tunjangan ini. Kedua menambah motivasi bekerja,” tegasnya.

Dihubungi terpisah, Bupati Sanggau, Poulus Hadi mengaku telah mengakomodir kenaikan tunjuangan tersebut.

“Soal kemampuan anggaran, ini sudah menjadi sebuah ketetapan yang harus dijalani, ya harus mampu,” katanya.

Tapi ia sendiri mengaku belum mengetahui pasti besarannya, mengingat masih dalam perhitungan dalam APBD Perubahan 2017. Berbeda dengan Ketua DPRD, bupati mengaku kenaikan tunjangan itu tetap akan berpengaruh pada APBD.

“Apapun yang dijadikan keputusan itu ada pengaruh. Tapi ini juga bagian dari kebijakan nasional, pasti sudah ada pertimbangan. Ya mudah-mudahan kita mendapat dukungan DAU dari pemerintah pusat,” katanya.

Ia juga berharap dengan kenaikan tunjangan itu, kinerja anggota dewan akan lebih meningkat.

“Pesan saya, jalankan tugas sesuai tanggungjawab. Artinya negara sudah menghargai kita, mestinya kita juga menghargai negara dengan memberikan kerja terbaik kita untuk rakyat,” tuturnya. (Indra)