Puluhan Karyawan PT. FBP di Kapuas Hulu 3 Bulan Tidak Bergaji

oleh
Puluhan Karyawan PT. FBP beraudensi dengan Komsi B DPRD Kapuas Hulu. Foto : Mulyadi

Kapuas Hulu -Puluhan karyawan PT First Borneo Plantation (FBP)  mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kapuas Hulu  untuk melaporkan persoalan gaji mereka yang belum dibayar selama 3 bulan.

Kehadiran para pegawai PT. FBP ini disambut baik oleh Ketua DPRD Kapuas Hulu,  Rajuliansyah SPd, Wakil ketua DPRD Kapuas Hulu, Robertus ,SH dan Ketua Komisi B, Budiarjo,SH dan diterima di ruangan pertemuan Komisi B untuk beraudensi.

Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansya mengatakan bahwa kehadiranya hanya membuka acara pertemuan, setelah selesai nanti maka untuk memimpin pertemuan diserahkan kepada Ketua Komisi B dan anggotanya.

“Saya masih memiliki Agenda lain yang juga harus diselesaikan, makanya saya wakilkan kepada Ketua Komisi B untuk membahas persoalan ini,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut perwakilan karyawan PT. FBP, Rusmi S,Hut mengatakan bahwa sebagai pimpinan manajemen  yang terdiri dari 6 cabang yang berlokasi di 11 Kecamatan sampai saat ini, tidak memiliki perhatian terhadap karyawan tetap di perusahaan PT. FBP Group.

“Karena adanya persoalan tersebut, untuk itulah kami datang ke DPRD Kapuas Hulu guna melaporkan, sekaligus memohon bantuan karena tidak ada lagi tempat mengadu, selain kepada anggota dewan yang sudah kami pilih sebagai perwakilan untuk menyambung aspirasi,  seperti yang terjadi pada saat ini,” ungkapnya.

Selain itu pula Rusmin mengharapkan bahwa melalui perwakilan rakyat inilah, nantinya bisa membantu nasib mereka yang selama ini telah diterlantarkan oleh investor perusahaan sawit yang tidak manusiawi dan tidak memikirkan nasib karyawan,yang punya tanggung jawab terhadap istri dan anak mereka.

“Kami para karyawan, memiliki pengeluaran tiap bulan, baik untuk pendidikan anak, juga keperluan lain yang semuanya tergantung terhadah gaji, dan apabila tidak dibayar tiap bulan tentunya bapak dewan sendirilah yang tahu, seandai bapak dewan diposisi seperti kami, apa yang mesti dilakukan,” ungkapnya.

Rusmin pun meminta agar pihak DPRD Kapuas Hulu bisa secepatnya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah maupun pimpinan PT. FBP, agar bisa menindak lanjuti apa yang menjadi tuntutan para karyawan.

“Kalaupun kami ini masih dipekerjakan tolonglah diperhatikan gaji kami setiap bulannya, dan kalaupun kami ini tidak lagi di fungsikan oleh Perusahaan PT. FBP Group maka kewajiban perusahaan yang sudah di atur dalam Undang-Undang tenaga kerja yaitu uang pesangon harus dibayar dengan segera,” ungkap Rusmin menghakhiri pembicaraanya saat beraudensi dengan Komisi B DPRD Kapuas Hulu.

Sementara itu, Anggota DPRD Kapus Hulu dari Komisi B, Budiarjo,STp mengatakan bahwa Komisi B DPRD Kapuas Hulu selama ini, biasanya hanya menerima keluhan saja dari masyarakat tentang investor atau perusahaan perkebunan yang nakal,  tetapi kalau urusan masuknya investor,atau perkembangan tidak pernah di laporkan oleh Pemkab Kapuas Hulu.

“Kami berjanji dalam waktu yang singkat akan segera berkoordinasi kepada Bupati, untuk mempertanyakan apa yang menjadi keluhan karyawan, agar bisa disikapi, sekaligus mempertanyakan status dan kedudukan aktivitas perusahaan. Namun karyawan juga harus bersabar karna itu harus berproses dulu sesuai aturannya,” terangnya. (Mulyadi)