Hampir 89 Ribu Warga Barito Utara Sudah Rekam E-KTP

oleh
Foto: Kadis Dukcapil Barito Utara, Ledianto saat ditemui di ruang kerjanya/Bani

Muara Teweh – Rekapitulasi hasil perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk seluruh Kabupaten Barito Utara, dari jumlah wajib KTP 105.191. Pada akhir Agustus 2017 sudah mencapai 89.378 atau 84,97 persen.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Barito Utara Ledianto, Sabtu (9/9) mengatakan, data sebelumnya memang lebih dari dua puluh ribu yang masih belum dilakukan perekaman.

Namun setelah akhir Agustus 2017 bersisa hanya sekitar 15 persen dari jumlah yang ada. Dengan sisa waktu kurang lebih empat bulan, pihaknya terus melakukan langkah percepatan.

Diantaranya melakukan jemput bola di seluruh Kecamatan dengan menggunakan mobil yang sudah dilengkapi alat perekam dan fasilitas internet. Selain itu langkah percepatan juga dengan mulai melakukan pendataan dengan dibantu aparat Kecamatan hingga lurah dan kepala desa setempat.

“Saya optimistis dengan sisa waktu kurang lebih empat bulan seluruh warga yang wajib kartu tanda penduduk sudah diambil perekaman,” kata Ledianto.

Selain melakukan jemput bola dan dibantu aparat kecamatan hingga kepala desa, dinas kependudukan dan pencatatan sipil melakukan pengumuman di sejumlah tempat dengan memasang baliho dan stiker. Hal ini guna memberikan kesempatan bagi yang sudah ada dalam data kependudukan untuk melakukan perekaman.

Menurutnya, dari data Kecamatan, seperti Gunung Timang, Gunung Purei,Montallat, Teweh Timur, Teweh selatan, Teweh Baru, Lahei Barat dan Lahei, kecamatan Teweh tengah yang notabene di wilayah perkotaan masih yang terbanyak dimana lebih dari lima ribuan yang belum diambil perekaman.

Oleh sebab itu lanjut Ledianto,pihaknya mengimbau agar masyarakat sadar pentingnya memiliki kartu tanda penduduk sebagai syarat administrasi, baik untuk jaminan kesehatan hingga lainnya.

“Bagi warga yang belum memiliki kartu tanda penduduk terutama sudah masuk usia wajib kartu tanda penduduk selain hak pilih hilang juga untuk tidak bisa menggunakan jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah,” pungkas Ledianto. (Bani)