Pengusaha Batu Bara di Kalteng Keberatan dengan Pergub 27/2017

oleh
Foto: Salah satu perusahaan tambang batu bara yang telah beroperasi di Barut.

Muara Teweh – Sejak terbitnya Peratutan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 27 tahun 2017, tentang petunjuk pelaksanaan penerimaan dan pengelolaan sumbangan pihak ketiga kepada provinsi.

Dimana dalam poin lima sumbangan pihak ketiga adalah pemberian dari pihak ketiga kepada pemerintah daerah secara ikhlas tidak mengikat perolehannya. Pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang undangan, baik berupa uang atau dipersamakan dengan uang maupun barang dan/atau jasa.

Kuasa direktur PT.BBP Sukarjo Selasa (5/9) mengatakan, dengan mengacu pada poin tersebut, artinya sumbangan yang diberikan perusahaan tidak ada batasan nilai dan hanya seberapa mampu perusahaan memberikan.

Namun, sumbangan dari pihak ketiga tersebut sudah dibatasi, misalkan kalori rendah Rp 20 ribu permetrik ton,kalori sedang Rp 30 ribu dan kalori tinggi Rp 50 ribu permetrik ton.

“Kalau perusahaan kita masuk kalori lebih tinggi dan membayar sesuai yang ditentukan,” jelas Karjo panggilannya.

Menurutnya, dengan diwajibkan membayar Rp 50 ribu permetrik ton sudah bisa dipastikan dalam satu buah tongkang mencapai Rp 250 juta untuk sekali milir, sementara harga batu bara permetrik tonya hanya 80 dolar saja.

Jumlah harga jual tersebut belum dipotong pajak, ongkos angkutan serta operasional lainnya. Selain itu juga dana hasil penjualan juga dipakai untuk melaksanakan kewajiban mereklamasi lahan tambang.

Dengan tidak dibayarkannya sumbangan pihak ketiga tersebut, maka dokumen asal usul batu bara tidak dikeluarkan.akibat dari masalah ini juga dua buah tongkang yang rencana siap dimilirkan ke Banjarmasin kandas karena air sungai barito surut.

Yanto salah satu warga Muara Teweh, menuturkan sebagai perusahaan yang berdomisili di daerah tentu saja seluruh kewajiban telah dilaksanakan seperti membayar pajak serta royalty, juga program CD dan CSR.

Menurutnya, saat ini ada belasan perusahaan tambang batu bara yang telah beroperasi dan mereka membayar kewajibannya. Harusnya setiap investor yang datang jangan terlalu dibebani dengan sumbangan, sebab ini untuk menjaga aset daerah. Bila ini tidak diatur dan dianggap memberatkan dikhawatirkan mereka semua akan hengkang dari Barut.

“Daerah banyak dapat sumbangan pembangunan dari sektor tambang. Kalau sumbangan pihak ketiga terlalu memberatkan daerah juga dirugikan,” pungkas Yanto. (beni roska)